Pasien DBD Antri di Puskemas Pamulang
KOTA TANGSEL - Puskesmas Pamulang mulai kewalahan menangani pasian Demam Berdarah Dengue (DBD). Semua bangsal yang tersedia di puskesmas itu penuh. Terpaksa pasien DBD harus antre untuk mendapatkan rawat inap.
Kepala Puskesmas Pamulang Unna Ramadhona mengaku, ketersedian bangsal rawat inap sangat minim. Padahal jumlah pasien yang dilayani puskesmas terus meningkat. ”Kita hanya punya 8 bangsal saja. Itu saja sudah penuh dengan pasien DBD. Terpaksa ada yang tak bisa dirawat di puskemas,” tuturnya.
Kesulitan itu, lanjut dia semakin terasa dengan minimnya jumlah tenaga medis yang ada. Tercatat hanya terdapat 5 perawat dan tiga dokter. Mereka harus bekerja 24 jam. Sehingga perlu pembagian kerja yang lebih berat lagi.
Berdasarkan data Puskesmas Pamulang jumlah penderita DBD hingga akhir Febuari 2009 ini telah mencapai 42 pasien. Dengan catatan 29 kategori suspect DBD dan 13 positif DBD.
”Kalau Januari 2009 tercatat 44 penderita. Lima diantaranya positif DBD,” tambahnya.
Dengan jumlah penderita sebanyak itu, menurut dia ketersediaan bangsal rawat inap masih jauh dari harapan. Setidaknya butuh empat bangsal lagi. Sebagai tambahan bagi penderita DBD yang butuh rawat inap.
Unna menyatakan kekurangan bangsal rawat inap itu telah berulang kali diminta ke pemerintah daerah. Tetapi belum juga mendapatkan tanggapan. Kondisi tersebut yang membuat puskesmas Pamulang harus melakukan langkah-langkah darurat.
Misalnya, kata Unna memindahkan pasien ke aula Puskesmas saat sudah membludak jumlahnya. Dengan menggunakan bangsal tambahan yang dipinjam dari beberapa kantor pemerintah terdekat. ”Untungnya belum pernah itu terjadi. Tapi tetap saja bangsal harus ditambah,” ujarnya.
Anggota komisi D DPRD Kabupaten Tangerang Anugrah menyayangkan, kebijakan pemerintah daerah terkait pelayanan kesehatan. Seharusnya penyiapan sarana pendukung kesehatan di puskesmas pamulang dapat lebih dioptimalkan. Karena di wilayah tersebut tidak ada pusat layanan kesehatan milik pemerintah. ”Puskemas itu satu-satunya harapan warga mendapatkan kesehatan terjangkau. Kan wajar kalau warga menuntut perbaikan,” ungkapnya. (mg-dedi)
KOTA TANGSEL - Puskesmas Pamulang mulai kewalahan menangani pasian Demam Berdarah Dengue (DBD). Semua bangsal yang tersedia di puskesmas itu penuh. Terpaksa pasien DBD harus antre untuk mendapatkan rawat inap.
Kepala Puskesmas Pamulang Unna Ramadhona mengaku, ketersedian bangsal rawat inap sangat minim. Padahal jumlah pasien yang dilayani puskesmas terus meningkat. ”Kita hanya punya 8 bangsal saja. Itu saja sudah penuh dengan pasien DBD. Terpaksa ada yang tak bisa dirawat di puskemas,” tuturnya.
Kesulitan itu, lanjut dia semakin terasa dengan minimnya jumlah tenaga medis yang ada. Tercatat hanya terdapat 5 perawat dan tiga dokter. Mereka harus bekerja 24 jam. Sehingga perlu pembagian kerja yang lebih berat lagi.
Berdasarkan data Puskesmas Pamulang jumlah penderita DBD hingga akhir Febuari 2009 ini telah mencapai 42 pasien. Dengan catatan 29 kategori suspect DBD dan 13 positif DBD.
”Kalau Januari 2009 tercatat 44 penderita. Lima diantaranya positif DBD,” tambahnya.
Dengan jumlah penderita sebanyak itu, menurut dia ketersediaan bangsal rawat inap masih jauh dari harapan. Setidaknya butuh empat bangsal lagi. Sebagai tambahan bagi penderita DBD yang butuh rawat inap.
Unna menyatakan kekurangan bangsal rawat inap itu telah berulang kali diminta ke pemerintah daerah. Tetapi belum juga mendapatkan tanggapan. Kondisi tersebut yang membuat puskesmas Pamulang harus melakukan langkah-langkah darurat.
Misalnya, kata Unna memindahkan pasien ke aula Puskesmas saat sudah membludak jumlahnya. Dengan menggunakan bangsal tambahan yang dipinjam dari beberapa kantor pemerintah terdekat. ”Untungnya belum pernah itu terjadi. Tapi tetap saja bangsal harus ditambah,” ujarnya.
Anggota komisi D DPRD Kabupaten Tangerang Anugrah menyayangkan, kebijakan pemerintah daerah terkait pelayanan kesehatan. Seharusnya penyiapan sarana pendukung kesehatan di puskesmas pamulang dapat lebih dioptimalkan. Karena di wilayah tersebut tidak ada pusat layanan kesehatan milik pemerintah. ”Puskemas itu satu-satunya harapan warga mendapatkan kesehatan terjangkau. Kan wajar kalau warga menuntut perbaikan,” ungkapnya. (mg-dedi)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar