Puluhan Guru Asing Di Pondok Aren Diduga Ilegal
TANGERANG – Banyaknya sekolah asing yang berada di Kecamatan Pondok Aren membuat tempat tersebut jadi lahan subur bagi guru asing. Namun, diduga banyak guru asing yang tidak memiliki izin mengajal atau ilegal.
"Selama ini belum ada pengajar asing yang melaporkan diri ke aparat setempat. Ini yang sangat kami sesalkan. Harusnya pengajar asing itu wajib melaporkan dirinya," tegas Camat Pondok Aren Chaerudin, Rabu (10/12).
Dikatakannya, Tenaga kerja asing di Indonesia harus memiliki standar perizinan yang lengkap. Itu diatur dalam undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2005 tentang Visa, Izin masuk, dan Izin Keimigrasian.
Para pengajar asing tadi, sambung dia belum tentu memiliki izin imigrasi yang lengkap. Hal tersebut yang perlu mendapatkan ketegasan. Tak menutup kemungkinan razia tenaga pengajar asing dapat digelar di sekolah-sekolah tersebut. Sanksi atas pelanggarannya pun bisa cukup tegas.
"Kalau terbukti melanggar izin imigrasi dapat dideportasi. Itu sudah standar sanksi yang biasa. Kalau mereka terbukti melakukan pidana pun bakal dikenakan sanksi pidana yang belaku di Indonesia," ungkapnya.
Chaerudin mengaku, belum memiliki data persis jumlah pengajar asing di sekolah tersebut. Bahkan tak menutup kemungkinan pula pengajar asing di sekolah elit lainnya. "Keberadaan pengajar asing kerap dijadikan modal menarik para murid. Dan terblang efektif membawa pengajar asing di lingkup sekolah," tandas mantan camat Balaraja tersebut.
Untuk menggelar razia pengajar asing, Chaerudin telah melayangkan surat ke sejumlah intansi pemerintah. Mulai Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Tangerang, Kantor Imigrasi dan Kepolisian. Razia ini harus digelar secara simultan, agar terhindar dari pelanggaran hukum.
"Para pengajar asing itu harus memiliki manfaat bagi pemerintah daerah dan masyarakat. Kalau sekedar memberikan manfaat bagi sekolah itu, tentu sangat disayangkan," imbuhnya. (mg-dedi)
TANGERANG – Banyaknya sekolah asing yang berada di Kecamatan Pondok Aren membuat tempat tersebut jadi lahan subur bagi guru asing. Namun, diduga banyak guru asing yang tidak memiliki izin mengajal atau ilegal.
"Selama ini belum ada pengajar asing yang melaporkan diri ke aparat setempat. Ini yang sangat kami sesalkan. Harusnya pengajar asing itu wajib melaporkan dirinya," tegas Camat Pondok Aren Chaerudin, Rabu (10/12).
Dikatakannya, Tenaga kerja asing di Indonesia harus memiliki standar perizinan yang lengkap. Itu diatur dalam undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2005 tentang Visa, Izin masuk, dan Izin Keimigrasian.
Para pengajar asing tadi, sambung dia belum tentu memiliki izin imigrasi yang lengkap. Hal tersebut yang perlu mendapatkan ketegasan. Tak menutup kemungkinan razia tenaga pengajar asing dapat digelar di sekolah-sekolah tersebut. Sanksi atas pelanggarannya pun bisa cukup tegas.
"Kalau terbukti melanggar izin imigrasi dapat dideportasi. Itu sudah standar sanksi yang biasa. Kalau mereka terbukti melakukan pidana pun bakal dikenakan sanksi pidana yang belaku di Indonesia," ungkapnya.
Chaerudin mengaku, belum memiliki data persis jumlah pengajar asing di sekolah tersebut. Bahkan tak menutup kemungkinan pula pengajar asing di sekolah elit lainnya. "Keberadaan pengajar asing kerap dijadikan modal menarik para murid. Dan terblang efektif membawa pengajar asing di lingkup sekolah," tandas mantan camat Balaraja tersebut.
Untuk menggelar razia pengajar asing, Chaerudin telah melayangkan surat ke sejumlah intansi pemerintah. Mulai Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Tangerang, Kantor Imigrasi dan Kepolisian. Razia ini harus digelar secara simultan, agar terhindar dari pelanggaran hukum.
"Para pengajar asing itu harus memiliki manfaat bagi pemerintah daerah dan masyarakat. Kalau sekedar memberikan manfaat bagi sekolah itu, tentu sangat disayangkan," imbuhnya. (mg-dedi)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar