KPUD Minta PPK Akomodit Warga yang Belum Masuk DPT
TANGERANG – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Tangerang meminta setiap Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) agar mengakomodir setiap warga yang belum masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT). Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi penambahan pemilih saat Pilpres mendatang.
Ketua KPUD Kabupaten Tangerang Hasan Mustofi mengatakan, PPK hanya mengakomidir warga yang belum masuk DPT. Namun, bukan berarti PPK harus turun ke lapangan lagi. Sebab, hal tersebut melanggar peraturan dan tahapannya sudah selesai.
“PPK hanya mengakomidir setiap warga yang belum dimasukan ke DPT. Namun, hanya warga yang mendatangi mereka,” terangnya usai melakukan konsolidasi dengan PPK kepada Banten Raya Post, Jumat (16/1).
Dikatakan Hasan, kalau PPK turun maka akan terjadi kebiasan dalam masyarakat. Sebab, DPT tidak mungkin dirubah kembali.
“Hanya antisipasi untuk Pilpres. Warga yang didata dimasukan ke data pemilih. Selanjutnya data tersebut diserahkan ke KPUD,” ujarnya.
Menurut Hasan, setiap PPK harus siap melakuka evaluasi. Sebab, pada 20 Januari, seluruh struktur PPK dan PPS seluruh Indonesia harus diserahkan ke KPU pusat. (mg-dedi)
TANGERANG – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Tangerang meminta setiap Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) agar mengakomodir setiap warga yang belum masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT). Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi penambahan pemilih saat Pilpres mendatang.
Ketua KPUD Kabupaten Tangerang Hasan Mustofi mengatakan, PPK hanya mengakomidir warga yang belum masuk DPT. Namun, bukan berarti PPK harus turun ke lapangan lagi. Sebab, hal tersebut melanggar peraturan dan tahapannya sudah selesai.
“PPK hanya mengakomidir setiap warga yang belum dimasukan ke DPT. Namun, hanya warga yang mendatangi mereka,” terangnya usai melakukan konsolidasi dengan PPK kepada Banten Raya Post, Jumat (16/1).
Dikatakan Hasan, kalau PPK turun maka akan terjadi kebiasan dalam masyarakat. Sebab, DPT tidak mungkin dirubah kembali.
“Hanya antisipasi untuk Pilpres. Warga yang didata dimasukan ke data pemilih. Selanjutnya data tersebut diserahkan ke KPUD,” ujarnya.
Menurut Hasan, setiap PPK harus siap melakuka evaluasi. Sebab, pada 20 Januari, seluruh struktur PPK dan PPS seluruh Indonesia harus diserahkan ke KPU pusat. (mg-dedi)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar