Palsukan SKCK

Palsukan SKCK, Pemuda Pengangguran Ditahan

TANGERANG – Aksi nekad Yahya bin Mizwar (28) dalam memalsukan Surat Keterangan Kelakuan Catatan Kepolisian (SKCK) di wilayah Kelapa Dua Kabupaten Tangerang harus berakhir, setelah di ciduk petugas dari Polsek Kelapa Dua Jumat (30/1).
Pemuda penganguran yang tinggal di Perumahan Dasana Indah Blok UF No.6 Bojong Nangka, dibekuk di sebuah warnet tak jauh dari rumahnya tempat dirinya biasa memalsukan SKCK. Polisi juga menyita satu set komputer, dua unit printer, satu unit scaner dan empat lembar SKCK yang sudah jadi.
Selain mengamankan Yahya, polisi juga mengamankan pemilik warnet Rizki Nurul (25) dan kekasihnya Herijatmiko (30). namun, keduanya hanya sebagai saksi.
Kaposek Kelapa Dua AKP Ojo Ruslan mengatakan, pengungkapan pemalsuan SKCK yang dilakukan Yahya bermula dari laporan seorang warga yang mencurigai warnet tempat Yahya biasa mangkal dijadikan tempat pemalsuan SKCK.
“Benar, kami telah mengamankan seorang tersangka pemalsu dokumen negara. Termasuk barang bukti yang digunakan untuk memalsukan membuat SKCK," kata Ruslan.
Dikatakan Ruslan, Proses membuat SKCK palsu oleh Yahya sangat mudah dan cepat. Warga hanya diminta membawa sebuah foto ukuran 4X6 dan membayar sejumlah uang kepada tersangka.
Setelah mendapatkan laporan, polisi langsung menindaklanjuti dan melakukan penyelidikan. Ternyata benar saja, di dalam warnet berlantai dua, selain aktifitas warung internet juga terdapat kegiatan pemasuan SKCK.
Tak menunggu waktu lama, polisi langsung menangkap tersangka Yahya dan mengamankan sang pemilik warnet Rizki Nuruldan kekasihnya Herijatmiko untuk dimintai keterangannya.
“Perbedaan SKCK palsu dan yang asli adalah blangko pada SKCK-nya masih menggunakan blangko yang lama atas nama Polsek Curug. Kami menghimbau kepada masyarakat yang ingin membuat SKCK segera saja datang ke Polsek dan tidak dipungut biaya sepeserpun” tegasnya.
Menurut Ruslan, tersangka dikenakan pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen dengan ancaman 6 tahun penjara. (mg-dedi)

Tanggul

Pemkab Didesak Bangun Tanggul Penahan Ombak

TANGERANG – Ratusan nelayan di Pantai Utara Kabupaten Tangerang mendesak agar Pemkab Tangerang segera membangun tanggul penahan ombak sepanjang pesisir pantai. Hal ini dilakukan untuk mencegah terulangnya, peristiwa puluhan rumah yang rusak diterjang ombak.
Kepala Desa Tanjung Pasir Gunawan mengatakan, puluhan nelayan di wilayahnya resah setiap ada ombak tinggal. Mereka takut, rumah mereka kembali rusak terkena ombak.
“Nelayan disini meminta pemerintah segera membangun tanggul sepanjang 3 kilometer untuk mencegah ombak masuk ke pemukiman,” kata Gunawan.
Hingga kini, lanjutnya, pembicaraan mengenai pembuatan tanggul baru sampai tingkat desa. Rencananya, usulan ini akan segera disampaikan ke Kecamatan Teluknaga.
"Sudah ada pembicaraan di tingkat desa, dan belum disampaikan ke tingkat kecamatan," ucapnya.
Sementara itu, salah seorang nelayan Arifin (50) mengaku, pembuatan tanggul nantinya bisa mengurangi hempasan ombak ke rumah nelayan. Pasalnya, ombak terutama yang ketinggiannya mencapai 3 meter sering menghancurkan rumah nelayan.
"Belum lama ini, rumah nelayan banyak yang hancur kena hantaman ombak secara langsung," ujarnya.
Arifin mengaku, selama ini sudah mengajukan ke Dinas Kelautan dan Perikanan namun hingga saat ini belum juga ada realisasinya. Dan hanya direspon dinas terkait dengan melakukan survey.
"Belum ada kejelasan soal pembangunan tanggul. Namun kami minta agar pemda segera merealisasikannya," kata Arifin. (mg-dedi)

Kecelakaan Helikopter

Penyebab Kecelakaan Helikopter Masih Tanda Tanya

KOTA TANGSEL – Penyebab utama kecelakaan helikopter jenis Super Puma milik Pelita Air Services (PAS) di Lapangan Udara Pondok Cabe Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan masih tanda tanya. Petugas dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) hingga kini masih melakukan penyelidikan. Namun, tidak ada satupun petugas yang mau berkomentar tentang penyebab jatuhnya helikopter yang menewaskan dua orang teknisi tersebut, Kamis (29/1) lalu.
Pantauan Banten Raya Post, beberapa petugas dari PAS dan KNKT masih melakukan penyelidikan. Para petugas yang menggunakan baju putih dan bercelana hita tersebut melakukan pemeriksaan di bagian depan dan baling-baling bagian atas helikopter yang patah.
“Saat ini, petugas masih melakukan penyelidikan helikopter. Saya tidak tahu kapan akan selesai penyelidikannya,” ujar salahs eorang satpam yang namanya enggan dikorankan.
Sementara itu, Kepala Banda Udara Budiarto Curug Budiarto Kuntjoro mengatakan, kecelakaan helikopter di Pondok Cabe bisa disebabkan dua hal, yaitu kerusakan pada mesin dan human error (kesalahan manusia-red).
“Kemungkinan, saat sudah mengudara, pilot merasakan adanya kerusakan pada bagian mesin pesawat. Namun, ketika akan melakukan pendaratan kembali, pilot tidak dapat mengendalikan helikopter tersebut. Sehingga helikoter jadi miring ke sebelah kiri dan menewaskan dua orang teknisi,” beber Budiarto.
Budiarto berharap, penyelidikan penyebab jatuhnya helikopter dapat segera ditemukan. Sehingga jelas apa penyebabnya. Satu-satunya saksi kunci adalah pilot pesawat.
“Kita tunggu saja keterangan pilot. Sebab, pernyataan beliau sangat membantu untuk proses kronologis yang sebenarnya. Pilot tersebut mengetahui semuanya,” ujarnya.
Sementara itu, suasana di rumah kediaman teknisi (Alm) Sri Setia Budi di Perumahan Bumi Pelita Kencana Blok A2/6 RT 01 RW 06 Pondok Cabe Kecamatan Pamulang masih ramai oleh kerabat dan rekan korban yang datang untuk mengucapkan bela sungkawa.
Bahkan, para petinggi PAS juga sudah mendatangi rumah Budi dan bertemu dengan keluarganya.
Direktur Komersial Pelita Air Service Charine mengatakan, bahwa pihak pelita air akan membantu keluarga korban, salah satunya dnegan membiayai sekolah aak-anak korban hingga selesai.
“Kami akan membantu dengan membiayai sekolah anak para korban. Selain itu, kami pun akan memberi santunan akibat kecelakaan ini semua,” katanya.
Sedangkan, isteri korban Cut Ika hingga kini masih belum bisa ditemui. Dirinya masih shock dengan tewasnya Budi secara tiba-tiba.
“Bu Ika (sapaan Cut Ika-red) belum mau ditemui. Mungkin masih kaget dan belum percaya. Saat ini keadaannya masih labil karena teringat suaminya,” kata salah satu tetangga korban Noi. (mg-dedi)

Helikopter jatuh

Helikopter Super Puma Jatuh
* 2 Teknisi Tewas Terkena Baling-Baling

TANGERANG – Sebuah Helikopter jenis Super Puma dengan nomor registrasi PK PUH milik Pelita Air Service terjatuh ketika sedang melakukan tes perputaran baling-baling atas (ground test-red) di Lapangan Terbang Pondok Cabe Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, Kamis (29/1).
Akibat terjatuhnya helikopter keluaran tahun 1984 tersebut, dua orang mekanik yang bertugas memperbaiki pesawat tewas seketika terkena patahan baling-baling yang hancur. Kedua mekanik tersebut adalah Sri Setiabudi (44) warga Perumahan Bumi Pelita Kencana Blok A2 No 6 Pondok Cabe Udik Pamulang dan Achmad Subarja (58) warga Kampung Gondrong Kota Tangerang. Kedua jenazah langsung dilarikan ke RS Fatmawati Jakarta Selatan.
Sedangkan, nasib pilot helikopter Rohman Hadi dan salah seorang teknisi HM Hardi berhasil selamat dari maut. Keduanya hanya mengalami luka di sekujur tubuh dan mengalami shock.
Informasi yang berhasil dihimpun, jatuhnya helikopter yang baru diperbaiki terjadi sekitar pukul 09.00 WIB. Tidak ada tanda-tanda pesawat akan jatuh ketika akan diujicobakan. Namun, setelah berhasil terbang sekitar beberapa meter, tiba-tiba helikopter miring ke sebelah kiri dan terjatuh tepat di depan hanggar nomor 3. Ketika jatuh, baling-baling bagian atas terlebih dahulu menyentuh tanah dan patah menjadi beberapa bagian.
Patahan baling-baling tersebut kemudian mengenai Sri Setiabudi dan Achmad Subarja yang berdiri tidak jauh dari helikopter. Keduanya tidak sempat mengindar ketika pecahan baling-baling mengarah ke mereka.
Area lapangan udara tersebut pun segera disterilkan untuk memudahkan proses peyelidikan. Pihak yang tidak berkepentingan dilarang masuk ke area lapangan udara termasuk wartawan.
Salah satu saksi mata, Agus Toni (40) mengaku, sempat melihat helikopter terbang beberapa meter. Namun, tak lama kemudian helikopeter langsung miring dan jatuh. Tidak ada bunyi ledakan ketika helikopter jatuh. Yang ada hanya asap tebal yang muncul.
"Sekitar pukul 09.40 WIB, heli oleng ke arah kiri dan langsung terjatuh. Tak lama kemudian puluhan sejumlah Pelita Air nampak berlari dengan sebuah ambulans. Bahkan, mereka nampak memanggil pemadam kebakaran saat asap mengepul di lokasi kejadian,” terang penjual knalpot tersebut.
General Manager Pelita Air Service Herlis menjelaskan, jatuhnya helikopter merupakan murni sebuah kecelakaan. Helikopter yang sempat mengudara, langsung miring ke samping dan jatuh.
“Baling-baling heli mengalami patah saat akan diterbangkan dan kemudian menimpa dua teknisi lapangan yang saat itu berada di samping kiri pesawat,” kata Herlis.
Direktur Komersil Pelita Air Service Charine mengatakan, pihaknya akan bertanggung jawab atas kecelakaan yang terjadi. Semua korban akan mendapatkan santunan. “Seluruh direksi dan keluarga besar pelita air, merasakan turut berduka cita dan akan memberikan biaya santunan kepada keluarga korban,” katanya.
Menurutnya, helikopter yang terjatuh tidak sedang untuk diterbangkan. Sebab, tidak ada agenda terbang, hanya perawatan rutin dan pengecekan normal.
“Pelita menyerahkan seluruh penyelidikan penyebab tergulingnya heli kepada polisi dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT),” paparnya.
Terpisah, kedatangan jenazah Sri Setiabudi di rumah duka Perumahan Bumi Pelita Kencana A2/6 Rt01/09 disambut histeris oleh keluarga. Tidak satupun keluarga yang menduga, laki-laki kelahiran Surabaya tersebut akan tewas mengenaskan.
Budi sapaan akrab Sri Setiabudi sudah 24 tahun bekerja di Pelita Air Service meninggalkan seorang istri, Cut Ika (38) dan dua anak, Fiska(15), Faturrahman (13). Keduanya masih duduk di bangku SMP Dharma Karya UT.
Menurut Cut Ika, sebelumnya ia tidak merasakan firasat apapun dan almarhum terlihat seperti hari-hari biasa. "Sebelum berangkat kerja sempat ia tanya anaknya pulang sekolah mau dijemput tidak,"ucapnya sambil menangis.
Keluarga korban terlihat shock. Dan peti jenazah korban tidak dapat dibuka atas permintaan pihak rumah sakit. Selain itu jenazah tidak dapat diinapkan dan secepatnya dimakamkan. Sekitar pukul 15.30 WIB, jenazah segera disholatkan dan langsung dimakamkan di TPU Tanah Kusir Jakarta Selatan. (mg-dedi)

Nasi Aking

Ratusan Warga Kemiri Makan Nasi Aking

TANGERANG – Fenomena warga yang masih mengkonsumsi nasi aking di Kabupaten Tangerang masih saja terjadi. Buktinya, ratusan keluarga di Kampung Sukadiri Rt 010/14 Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang terpaksa memakan nasi aking sejal satu bulan yang lalu. Hal ini disebabkan ratusan hektar sawah milik warga mengalami gagal panen.
Salah satu warga Sapiah (60) mengaku, dirinya beserta ratusan warga lainnya sudah memakan nasi aking sejak terjadi gagal panen di wilayah mereka. Sedangkan, warga tidak memiliki penghasilan lain untuk membeli beras.
“Petani sini banyak yang kecewa. Karena gagal panen, kami harus makan nasi aking,” terangnya.
Menurut Sapiyah, hingga kini mereka belum pernah mendapatkan batuan apapun dari pemerintah setempat. Untuk tetap bertahan hidup, warga bekerja sebagai buruh serabutan dan makan seadanya.
Tak jauh berbeda diungkapkan Abillah (50). menurut lelaki yang memiliki sawah seluas 1 hektar tersebut, warga di Kemiri hanya mengandalkan sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
“Jika tidak mau makan nasi aking, kebutuhan sehari-harinya lain seperti ongkos menyekolahkan anak tidak akan terpenuhi. Sejak gagal panen, biasanya terpaksa bekerja serabutan," ucapnya.
Bagi Abillah, sebagai orangtua, sebenarnya tidak sampai hati memberi makan nasi aking sehari-hari untuk anak-anaknya. Tapi sejak tanaman padinya tidak dapat panen, tidak ada sumber penghasilan lagi untuk menghidupi keluarga. "Terpaksa kami kasih makan nasi aking," pasrahnya. (mg-dedi)

Tangsel

Warga Tangsel Keluhkan Fasos dan Fasum

TANGERANG – Sejak awal berdirinya, Kota Tangerang Selatan sudah dikenal memiliki banyak sekali kawasan pemukiman. Namun, banyak warga yang mengelukan masih minimnya lahan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) untuk masyarakat.
Wakil ketua Himpunan Psikologi Banten (HPB) Rita Fadillah Nugroho mengatakan, masalah yang dialami Tangsel seperti kemacetan tak bisa dianggap remeh. Sebab hal tersebut dapat menyebabkan tingkat kestresan seseorang akan meningkat. Didukung pula dengan kehidupan individualistis yang dimiliki masyarakat kota serta fasum dan fasos yang dinilai kurang.
党Untuk tingkat RT minimal ada taman bermain anak sedangkan dalang ruang lingkup kelurahan seharusnya sudah difasilitasi gedung perpustakaan untuk warga,” ujarnya.
Dikatakan Rita, untuk fasum dan fasos di Tangsel masih kurang dan mesti ditingkatkan. Sebab hal ini sangat diperlukan untuk warga. Setidaknya yang perlu diperhatikan dan diadakan terdapat fasilitas bermain anak dan perpustakaan.
Menurut wanita yang pernah tinggal di negara Jepang, saat ini masyarakat kurang peduli terhadap permasalahan fasum dan fasos serta tidak ada yang mengelolanya.
党Penjabar walikota harus memperhatikan fasos dan fasum untuk warga. Apalagi daerah pemukiman seperti Ciputat, Pamulang, Bintaro, BSD dan Setu. Daerah tersebut merupakan daerah padat penduduk. Misalnya, taman kota di BSD yang bermanfaat sebagai paru-paru kota,” katanya. (mg-dedi)

Tangsel

Shaleh Instruksikan Lurah Waspadai Banjir

TANGERANG – Kota Tangerang Selatan merupakan salah satu wilayah yang kerap menjadi langganan banjir. Untuk mengantisipasi itu, Penjabat Walikota Tangerang Selatan H Shaleh MT menginstruksikan kepada seluruh lurah agar mewaspadai banjir.
党Saya meminta kepada setiap lurah aga mau bergotong royong menjaga kebersihan. Sekarang ini sedang musim hujan, mereka harus mewaspadai banjir yang dapat terjadi tiba-tiba,” kata Shaleh saat silahturahmi dan rapat kerja penjabat walikota Tangerang Selatan dengan Camat, Lurah, PKK dan jajaran apartur pemerintahan di aula kecamatan Ciputat, Kamis (29/1).
Dijelaskan mantan Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Banten tersebut, cara-cara yang dilakukan untuk menjaga lingkungan sangat banyak. Misalnya, dengan membersihkan saluran air dimasing-masing lingkungan.
党Pemahaman kepada warga juga harus diberikan,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Banten M Masduki mengaku, pemprov sangat mendukung setiap program yang dilakukan Penjabat Walikota Tangerang Selatan.
党Pemprov mendukung penjabat walikota untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Prioritaskan pelayanan publik. Tapi, kesehatan dan pendidikan jangan dilupakan,” kata Masduki.
Sementara itu, Kepala Sub Bidang (Kasubid) Pelayanan Jasa BMG Ciputat Abduk Qohir mengatakan, intensitas hujan diwilayah kota Tangerang Selatan pada bulan Januari dan Februari ini masih tinggi. Curah hujan yang tinggi akan mengakibatkan banjir akan mengancam wilayah kota pecahan kabupaten Tangerang ini.
党Banjir di Tangsel lebih banyak disebabkan berkurangnya resapan air. Banyak situ-situ yang dapat menampung air hujan mengalami pendangkalan. Sedangkan daerah resapan air lainnya berubah fungsi menjadi perumahan atau perkantoran," terangnya. (mg-dedi)

KEK di Banten

KS dan Bojonegara Jadi KEK

TANGERANG – Provinsi Banten sudah menetapkan kawasan industri Krakatau Steel dan Pelabuhan Bojonegara di Cilegon akan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Namun, penetapan kedua wilayah tersebut masih menunggu pengesahan rancangan undang-undang (RUU) KEK di sahkan DPR RI.
Gubernur Banten Rt Atut Chosyiah mengatakan, di Provinsi Banten ada dua wilayah yang ditetapkan menjadi KEK. Kawasan Industri Krakatau Steel dan Pelabuhan Bojonegara. Tidak menutup kemungkinan, di daerah lainnya juga ditetapkan sebagai KEK.
“Beberapa waktu yang lalu, saya bersama presiden dan beberapa gubernur dari Riau, Jabar, dan Batam sudah membahas mengenai RUU KEK. Pembahasan dilakukan pasal demi pasal. Dari Provinsi Banten diusulkan dua wilayah yang akan menjadi KEK,” terang Atut usai meresmikan peremajaan mesin dan bangunan Plant 1 PT. Arwana Citramulia Jalan Raya Pasar Kemis Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang, Rabu (28/1).
dijelaskan Atut, sebuah daerah tidak mudah menjadi KEK. Harus dilakukan kajian yang mendalam terlebih dahulu. Kendala yang dihadapi harus diberikan solusinya.
“Nanti akan dilihat. Lingkungan, sarana dan prasarana harus diperhatikan, tidak lupa, ketersediaan air, listrik, dan gas harus lancar. Wilayah yang ingin dijadikan KEK harus melalui usulan dari kepala daerah,” paparnya.
Diharapkan, dalam waktu 3 bulan kedepan RUU KEK sudah dapat disahkan. Sehingga segera diterapkan. Dibandingkan dengan Free Trade Zone, KEK lebih menguntungkan. Dari sisi intensif dan pengelolaan kawasan lebih bagus.
Disinggung mengenai Tangerang dijadikan KEK, Atut mengaku, belum menerima usulannya dari Kabupaten dan Kota Tangerang. Tapi, KEK nampaknya sulit diwujudkan di Tangerang, pasalnya, KEK harus berada di lokasi yang cukup kosong. Sehingga mudah mmberikan minat investasi. Namun, keputusannya tergantung bupati dan walikota masing-masing.
“Tangerang cukup potensial. Jika berminat silakan saja,” kata Atut.
Kepala Dinas Perindutrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Banten Hudaya mengaku, banyak keuntungan yang akan didapatkan Provinsi jika ditetapkan menjadi KEK.
“Industri dan perdagangan yang berada di KEK akan mendapatkan kemudahan pelayanan dan perizinan. Pajak juga lebih rendah. Semua kebijakan yang berada di Pemda akan diserahkan kepada badan pengelola atau badan perusahaan. Sehingga lebih fokus,” kata Hudaya. (mg-dedi)

Investasi

Tangerang Kuasai PMA dan PMDN

TANGERANG – Kabupaten dan Kota Tangerang nampaknya masih menjadi surga bagi para investor asing dan dalam negeri. Buktinya, 75 persen penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) tahun 2008 berada di wilayah yang berbatasan langsung dengan Jakarta tersebut.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Provinsi Banten M Husni mengatakan proyek baru untuk PMA yang dibangun tahun 2008 sebanyak 125 proyek senilai 6,2 miliar USD dan 51 proyek perluasan investasi senilai Rp 3,5 triliun dan 152 juta USD. Sedangkan untuk PMDN, proyek baru sebanyak 22 proyek dengan nilai Rp 3,3 triliun dan proyek perluasan sebanyak 8 proyek dengan nilai Rp 1,6 triliun.
“Kebanyakan perusahaan yang masuk bergerak di sektor sekunder atau manufaktur seperti makanan dan logam. Kebanyakan berada di Tangerang. Dalam periode 2001-2008 pertumbuhan sektor industri PMA dan PMDN rata-rata 52 perusahaan per tahunnya,” ujarnya.
Diharapkan, dengan banyaknya investasi yang masuk ke Provinsi Banten dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 22 ribu orang. Jumlah tersebut dapat mengurangi jumlah pengangguran akibat PHK yang dilakukan oleh perusahaan yang terkena krisis global.
“Hingga kini, jumlah korban PHK sudah mencapai 13.152 orang,” katanya.
Ada 3 langkah utama yang dilakukan Pemprov Banten untuk menarik investor. Pertama pelayanan yang ditingkatkan, kedua promosi yang makin digencarkan ke sejumlah negara, dan ketiga pemeliharaan investor yang sudah ada agar tidak hengkang.
“Tahun ini promosi akan difokuskan ke Eropa seperti Spanyol, Belanda, dan Inggris dan Timur Tengah seperti Dubai dan Qatar. Tahun lalu promosi hanya dilakukan di Asia seperti Malatsia, Cina, dan Korea,” ucap Husni. (mg-dedi)

Tangsel

Sekda Tangsel dari Kabupaten Tangerang

TANGERANG – Teka-teki siapa yang akan menjadi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) hampir terjawab. Dapat dipastikan, orang yang akan menduduki posisi Sekda berasal dari Kabupaten Tangerang.
Hal tersebut diungkapkan Penjabat Walikota Tangerang Selatan M Shaleh MT usai menemani Gubernur Banten Rt Atut Chosyiah ketika meresmikan peremajaan mesin dan bangunan Plant 1 PT. Arwana Citramulia Jalan Raya Pasar Kemis Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang, Rabu (28/1).
“Saya akan mengutamakan Sekda dari Kabupaten Tangerang. Yang berhak untuk menentukan nama Sekda adalah Penjabat Walikota,” kata Shaleh.
Namun hingga kini, Shaleh mengaku, masih belum mengantongi nama-nama tersebut. Sebab nama itu masih dalam pembahasan oleh tim. Kemungkinan minggu depan nama-nama calon Sekda sudah didapat.
“Saya belum memutuskan nama Sekda. Yang pasti berasal dari Kabupaten induk (Kabupaten Tangerang-red),” ujar Shaleh.
Dikatakan Shaleh, kriteria calon Sekda harus bisa memahami permasalahan yang ada di Kota Tangerang Selatan. Selain itu, visi dan misi Sekda harus sesuai dengan Penjabat Walikota. “Bagaimana bisa membangun Kota Tangerang Selatan kalau tidak tahu permasalahannya,” tegas Shaleh.
Menurut Shaleh, akan ada tiga nama yang akan diusulkan menjadi Sekda. Usulan tersebut akan diserahkan ke gubernur untuk dilantik.
Sementara itu, Atut berharap, Penjabat Walikota Tangerang Selatan dapat segera menetukan nama orang yang cocok menduduki posisi Sekda. Minggu depan nama calon sudah diserahkan ke provinsi.
"Penjabat dalam memilih sekdanya tetap harus berkoordinasi dengan gubernur dan bupati kabupaten induk," kata Atut.
Diakuinya, siapapun orang yang menduduki posisi Sekda tidak menjadi masalah. Yang paling penting, Sekda dapat bekerjasama dengan Penjabat Walikota dan bupati kabupaten induk. (mg-dedi)

Narkoba

5 Napi Tertangkap Kamera Gunakan Narkoba

TANGERANG – Masih mudahnya seorang narapidana untuk mendapatkan dan menggunakan narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan (LP) sudah bukan rahasia umum lagi. Buktinya, 5 orang narapidana di Lapas Pemuda Tangerang terekam kamera Closed Circuit TeleVision (CCTV) sedang menggunakan narkoba di dalam toilet.
Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Tangerang Asep Sutandar membenarakan, adanya narapidana yang terekam sedang menggunakan narkoba di kamar mandi. Namun, Asep enggan membeberkan indentitas napi tersebut.
"Hal tersebut diketahui berkat pantauan kamera cctv yang dipasang di seluruh sudut ruangan Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Tangerang. Dimana berhasil merekam kegiatan 5 orang napi yang dicurigai sedang memakai narkoba di dalam kamar mandi," katanya.
Dilanjutkan Asep, mengetahui ada napi yang habis menggunakan narkoba, pihaknya langsung memeriksa 5 napi tersebut. Di tangan salah satu napi tersebut, ditemukan ada bekas luka suntikan
"Kami lakukan penggeledahan untuk mencari dan mengamankan barang bukti, namun setelah digeledah tidak ditemukan adanya barang bukti di dalam blok kamar mereka," ungkap Asep.
Ditegaskan Asep, untuk mencegah peredaran narkoba masuk ke dalam lapas, pihaknya akan lebih memperketat dan mewaspadai setiap pengunjung dan barang-bawaan mereka. Hal serupa juga diterapkan terhadap petugas lapas. Sebab, tidak menutup kemungkinan narkoba tersebut dibawa masuh oleh petugas.
“Modus yang digunakan napi agar dapat mengkonsumsi narkoba sangat beragam. Kami akan terus awasi dan lakukan penggeldahan dua kali seminggu," tegas Asep. (mg-dedi)

Tower Bersama

Proyek MTB Diduga Bermasalah

TANGERANG – Proyek menara telekomunikasi bersama (MTB) yang dilakukan Pemkab Tangerang berkerjasama dengan PT Benteng Graha Propertindo (BGP) dan PT Indonesia Tower (IT) diduga bermasalahan. Pasalnya, proyek senilai Rp 480 miliar tersebut tidak pernah dilakukan ekspose oleh Pemkab Tangerang kepada DPRD Kabupaten Tangerang.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Arif Wahyudi mempertanyakan, apakah penentuan perusahaan pelaksana pembangunan tower bersama ini dilakukan melalui penunjukan langsung atau melalui lelang.
Seharusnya, kerjasama pemerintah daerah dengan pihak swasta apalagi dengan nilai yang besar selalu menyertakan DPRD dalam persetujuan bersama. “Namun kali ini tidak, bahkan ketika Kepala Dinas Perhubungan Telekomunikasi dan Informatika Deden Sugandhi ketika komisi C melakukan kunjungan kerja dan kita tanya, mengaku tidak tahu,” kata Arif.
Politisi asal Partai Keadilan Sejatera (PKS) itu mengatakan, belum pernah mendapatkan pemberitahuan mengenai proyek MTB tersebut. Tapi, tiba-tiba sudah dilakukan kerjasama bahkan sudah ada peletakan batu pertama pada 23 September 2008 di Kebon Manggis, Pondok Kacang Timur, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. DPRD menilai ada kesan terburu-buru. “Kami mempertanyakan, kapan sih lelangnya, terus dasar lelangnya apa? Itu saja,” ucap Arif.
Arif mengatakan, klaim Pemkab Tangerang telah melakukan kerjasama dengan dua perusahaan yakni PT Benteng Graha Propertindo (Benteng Tower) yang akan membangun 200 menara bersama dan PT Indonesian Tower yang akan mendirikan 40 menara bersama perlu dibuktikan.
“Sudah barang tentu untuk transparansi dan akuntabilitas, Pemkab Tangerang perlu memberikan ekspose kepada DPRD tentang pembangunan tower bersama ini,” ucapnya.
Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Telekomunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Tangerang Deden Sugandhi membenarkan, pihaknya tidak mengetahui soal proses tender tersebut. Dirinya mengatakan, pihaknya dalam hal ini hanya berkopeten melakukan analisa teknis.
”Dishub hanya melakukan itu cell planning tower tersebut,” ucapnya.
Untuk diketahui, Pemkab Tangerang tengah melakukan penataan sekitar 700 tower selular di wilayahnya. Pasalnya, pembangunan menara seluler selama ini, dianggap Pemkab Tangerang sudah mengganggu estetika yang berdampak sosial dan mengganggu kenyamanan masyarakat. (mg-dedi)

Bakar Bendera Partai

Lagi, Mahasiswa Bakar Bendera Partai

TANGERANG - Untuk keduakalinya, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayattullah Ciputat dan Universitas Bung Karno (UBK) melakukan demo menolak pelaksanaan pemilu 2009, Selasa (201/1). sama seperti aksi sebelumnya, para mahasiswa kembali melakukan pembakaran bendera partai politik seperti Gokkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrat.
Mahasiswa berdalih, pemilu tahun ini tidak akan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Malahan, pemilu akan menghasilkan pemimpin yang lebih menyusahkan warga.
Dalam aksi tersebut, para mahasiswa melakukan konvoi menuju Kampus UBK di Salemba dari Kampus UIN di Ciputat dengan melewati beberapa titik seperti Pondok Indah, Slipi, Tanah Abang, Pasar China, Mangga Besar, Gandaria, Senen, Salemba, Megaria, dan Tuprok. Selama konvoi mereka juga menyebar berbagai selebaran kepada masyarakat yang ada di pasar-pasar yang di lewati untuk diajak menolak Pemilu 2009.
"Ini adalah ekspresi penolakan kami terhadap pemilu. Sejak dahulu pemilu hanya menyusahkan warga saja,” ungkap koordinator aksi Pippo SMC ketika dihubungi Banten Raya Post.
Menurut Pippo, Pemilu yang sering diklaim sebagai milik rakyat Indonesia tidak lebih dianggap sebagai sebuah kebohongan belaka. Karenanya tak mengherankan bila tidak sedikit dari peserta pemilu yang tidak memahami hakikat dari pemilu. Akibatnya banyak yang hanya sekedar ikut-ikutan semata, yang ujung-ujungnya bingung. Parahnya, tidak sedikit dari masyarakat akhirnya mengedepankan sikap pragmatis, siapa yang memberi uang akan dipilih.
"Tapi pada kenyataanya Pemilu tidak pernah menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat," tegas Pippo.
Diakui Pippo, aksi ini merupakan titik awal guna mempersiapkan aksi yang lebih besar lagi. Kedepan, mereka juga berencana mendatangi KPU untuk menyuarakan sikap mereka.
Selain itu, dalam selebaranya para mahasiswa juga menyatakan sikap apatis mereka terhadap wajah-wajah kandidat yang menghiasi panggung politik dimana kebanyakan seperti, Wiranto dan Prabowo. (mg-dedi)

Tarif Kereta

Penumpang KA Jabotabek Keluhkan Penurunan Tarif

TANGERANG - Keputusan PT. Kereta Api Indonesia (KAI) menurunkan sejumlah tarif tiket perjalanan kereta api (KA) ternyata belum ditanggapi antusias oleh para penumpang. Bahkan banyak penumpang mengeluhkan penurunan tarif yang tidak merata di sejumlah kereta.
"Kalau mau turun semuanya sekalian. Jangan dibatas-batasi. Kan harga BBM juga turun. Artinya sudah ada penurunan biaya operasional, itu berpengaruh pada pendapat PT. KAI," kata Ahmad, kemarin.
Kepala stasiun Sudimara Mamat Suromat mengakui, penurunan tarif sebesar 10 persen tidak berlaku semua jenis KA yang melintasi Sudimara dan Serpong. Turunnya tarif itu berlaku untuk jenis KRL Ciujung jurusan Tanah Abang-Serpong. Sedangkan jenis KA lainnya tidak mengikuti penurunan.
Turunnya tarif jenis KRL Ciujung itu, lanjut dia beradasarkan telegram DAOP I- Jakarta yang diterima (15/1) malam. Mulai berlaku pada 16 Januari bagi kereta Ciujung Siang dan Ciujung Malam. Masing-masing turun sebesar Rp. 500 rupiah saja.
"Kalau sebelumnya bayar Rp. 6000 untuk KRL Ciujung Malam jadi Rp. 5.500," tuturnya.
Penurunan tarif tersebut disambut dingin pengguna jasa. Mereka meminta tarif KA jurusan lainya dan jenis lainnya juga diberlakukan. "Kalau soal turuan semua tarif. Silahkan tanya manajemen PT. KAI pusat," ungkapnya.
Di Stasiun Sudimara sedikitnya 8000 pengguna KA setiap hari. Jumlah tersebut dapat meningkat dalam waktu tertentu. Sedangkan pengguna KRL Ciujung pun termasuk banyak. Karena kelas KRL Ciujung termasuk kelas ekonomi.
"Kan ada KRL Serpong Ekspres, Sudirman Ekspres dan lainnya tidak turun. Masih tetap Rp. 8000 per tiketnya," ucapnya. (mg-dedi)

Tangsel

Forum Ulama Tangsel Datangi Depdagri

TANGERANG – Puluhan ulama yang tergabung dalam Forum Ulama se Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mendatangi kantor Departemen Dalam Negeri (Depdagri), Selasa (20/1). Kedatangan adalah untuk memberikan dukungan kepada calon penjabat walikota dari Kabupaten Tangerang.
Ketua MUI Serpong Abdul Rozak mengatakan, kedatangan mereka adalah bentuk aspirasi untuk penjabat walikota tangsel. Karena selama ini, mereka menilai bahwa Mendagri hanya mendengarkan aspirasi dari gubernur. Meskipun gubernur adalah kepanjangan tangan dari rakyat. Tapi, suara rakyat khususnya harus benar-benar didengar untuk calon pemimpinnya.
党Selama ini Mendagri hanya mendengarkan suara Gubernur saja. Padahal, pemilihan penjabat walikota Tangsel harus benar-benar dari suara rakyat Tangsel yang nanti akan di kelolanya,” terangnya.
Dikatakan Rozak, pihaknya juga mempertanyakan nama calon yang diberikan gubernur ke Mendagri. Sebab, nama penjabat yang diusung masih dirahasiakan oleh gubernur.
党Tidak seperti Pemkab yang transparansi dan mendengarkan suara rakyat Tangsel untuk menentukan calon yang diajukan. Namun, gubernur masih merahasiakan nama tersebut. Padahal, calon Pjs walikota Tangsel sangat begitu kritis,” imbuh Rozak.
Selain menyampikan aspirasi dan mengutarakan pendapat, mereka pun menyerahkan bubuhan tanda tangan atas nama warga Tangsel yang mendukung calon yang diusulkan bupati.
党Dalam waktu 3 hari, kami akan mempertanyakan kembali aspirasi kami atas jawaban Mendagri. Jika aspirasi tersebut tidak direspon dan hanya dianggap angin lalu, maka kami akan mengerahkan massa yang lebih banyak lagi ke Depdagri,” kata Rozak.
Kunjungan yang diterima langsung oleh Imam Supang Ngato, Kasubdit Wilayah 4 Banten, Depdagri mengatakan seharusnya aspirasi mereka disampaikan kepada Gubernur, yang nanti gubenur menyampaikannya kepada Mendagri.
Namun, karena unsur masyarakat Tangsel telah berada di depdagri maka aspirasi mereka diakomodir dan akan disampaikan ke Mendagri.
党Kita tetap dengarkan aspirasi mereka, sebab mereka telah datang. Meski prosedurnya, mereka harus datang kepada gubernur terlebih dahulu. Namun, usulan dan penegasan yang mereka sampaikan akan kami tampung dan sampaikan kepada mendagri,” tukas Imam. (mg-dedi)

Rampok Bandara

AP II dan Polres Saling Lempar Tanggung Jawab

TANGERANG – PT Angkasa Pura (AP) II selaku pengelola Bandara Soekarno-Hatta (BSH) Tangerang dan Polres Metro Bandara saling lempar tanggung jawab mengenai keamanan di area kargo bandara internasional tersebut.
Menurut PT AP II, keamanan di wilayah karga merupakan wewenang kepolisian, sebab kawasan kargo bukan lagi masuk restricted public area (RPA) atau kawasan umum terbatas. Sedangkan Polres Bandara menilai, penanggung jawab keamanan di area kargo berada di tangan pengelola bandara. Hal tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) nomor 63 tahun 2004 tentang pengamanan objek vital nasional.
Kepala Cabang (Kacab) Utama BSH PT AP II Haryanto mengaku, sebelum ada penentuan daerah kargo sebagai kawasan umum, memang wilayah tersebut harus steril dari orang-orang yang tidak memiliki tanda masuk harian. Yang menentukan sebagai kawasan umum terbatas ada di tangan administrator bandara (Adban).
“Sekarang, area kargo sudah menjadi daerah publik. Setiap orang bebas keluar masuk kawasan tersebut. Kalau ada tindak kriminal pencurian di wilayah tersebut, maka yang bertanggung jawab adalah aparat penegak hukum. Bukan lagi pengelola bandara,” tegasnya ketika sosialisasi persamaan persepsi bersih bandara di Kantor AP II, Senin (19/1).
Dikatakannya, security bandara hanya berperan sebagai operator X-Ray pengawasan barang kargo serta penjaga pintu masuk ke dalam gudang. Security tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemerikasaan terhadap orang-sorang yang dinilai mencurigakan.
“Masalah kriminal dan ketertiban di daerah publik bukan kewenangan AP II. Itu semua tiga aparat. Apalagi di bandara ada polres. Mereka yang dapat memeriksa orang yang keluar masuk kawasan tersebut,” jelas Haryanto.
Menurut Haryanto, jumlah security yang bertugas menjaga di aera kargo sebanyak 80 orang setiap shifnya. Selain itu, pihaknya juga sudah memasang beberapa Closed-circuit television (CCTV) di area kargo. Namun, karena ada perbaikan, CCTV tidak berfungsi untuk sementara.
“Sejak tahun 1986, yang sudah terpasang sebanyak 250 CCTV diseluruh area BSH. Karena sudah tua, maka harus diganti. Tahun ini, yang akan dipasang di area kargo sebanyak 25-30 titik. Tahun lalu yang diprioritaskan adalah pergantian di dalam terminal, namun sekarang di area kargo dan perimeter pagar pembatas bandara,” ungkap Haryanto.
Sementara itu, Kapolres Metro Bandara Kombes Guntur Setyanto membantah kewenangan pengamanan di area kargo berada di tangan kepolisian. Sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) nomor 63 tahun 2004 tentang pengamanan objek vital nasional, disebutkan bahwa pengamanan berada di tangan pengelola.
“Kepolisian hanya bersifat membantu saja. Kalau diminta baru polisi dapat bertindak. Polisi juga tidak dapat berbuat banyak. Polisi hanya sebatas memberikan rekomendasi kepada pengelola bandara,” papar Guntur. (mg-dedi)

Bandara

8 Satgas Wanita Awasi Kebersihan Toliet di BSH

TANGERANG – Sebanyak 8 orang satuan tugas (satgas) wanita akan melakukan pemantau dan mengawasi kebersihan toilet di Bandara Soekarno-Hatta (BSH) Tangerang. Satgas tersebut merupakan pegawai PT Angkasa Pura (AP) II dari bagian penerangan, dan security. Satgas yang mulai bekerja pada minggu ketiga bulan Januari akan mengawasi 160 toilet wanita yang ada di seluruh wilayah bandara.
Manager Humas PT AP II Trisno Heryadi mengatakan, satgas wanita akan diberikan pengetahun tentang toilet dan penanganan kebersihannya. Mereka akan melakukan koordinasi dengan terminal inspection jika ada fasilitas kebersihan di dalam toilet yang tidak terpenuhi.
“Satgas memposisikan diri sebagai pengguna toilet. Jadi, mereka akan mengetahui kekurangan yang ada di dalam toilet tersebut. Selanjutkan kekurangan itu dilaporkan kepada petugas terminal inspection. Jika ada kerusakan, akan dilaporkan ke unit teknis,” kata Trisno kepada sejumlah wartawan, Senin (19/1).
Diakui Trisno, selama ini toilet wanita kurang tersentuh. Sehingga perlu dibentuk tim khusus untuk mengawasinya. Selama ini memang ada petugas dari terminal inspection yang melakukan pemantauan kebersihan. Namun, kebanyakan petugas terminal inspection adalah lelaki sehingga sulit memantau toilet wanita.
“Toilet merupakan cerminan budaya bangsa. Laki-laki tidak bisa masuk toilet wanita. Begitu juga dengan wanita yang tidak bsia masuk toilet laki-laki,” ungkap Trisno.
Untuk mendukung fungsi satgas wanita, PT AP II juga melakukan kerjasama dengan asosiasi toilet indonesia untuk memberikan pelatihan khusus kepada petugas dilapangan. “Kami sangat konsisten dan serius dalam penanganan kebresihan di bandara. Kebersihan toilet merupakan isu yang sering disorot oleh pengguna bandara. Oleh karena itu, program clean airport action (CAA) yang sudah digalakan harus sukses,” pungkasnya. (mg-dedi)

Pemilu

Hari ini, KPUD Plenokan PAW 3 Anggota Dewan

TANGERANG – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Tangerang berencana akan melakukan rapat pleno membahas pergantian antar waktu (PAW) tiga anggota DPRD Kabupaten Tangerang pada Selasa (20/1). Selanjutkan, hasil rapat tersebut akan segera diberikan kepada ketua DPRD untuk diproses sebelum diserahkan ke gubernur banten. Ketiga anggota dewan tersebut adalah Nendi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), M Yusuf dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Nawawi Syahroni dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Ketua KPUD Kabupaten Tangerang Hasan Mustofi mengatakan, seluruh berkas dan proses PAW sudah lengkap. Tinggal menunggu diplenokan. Berdasarkan hasil verifikasi sudah tidak ada yang menghalangi lagi.
“Besok akan diplenokan. Kemudian akan dilaporkan ke dewan. Di dewan akan diproses dan dibahas. Selanjutnya, berkas akan diajukan ke gubernur untuk pergantian dan pengangkatan anggota dewan baru,” ucapnya ketiak dihubungi Banten Raya Post, Senin (19/1).
Dikatakan Hasan, terlambatnya proses PAW akibat tidak lengkapnya berkas yang diajukan dari DPRD. Dalam berkas tersebut tidak disebutkan nama-nama anggota dewan yang akan diganti.
Sekarang semuanya sudah lengkap. Berdasarkan hasil verifikasi, Nendi dari PDIP daerah pemilihan (dapil) III nomor urut 2 akan digantikan Didin Muhidn nomor utur 4. M Yusuf dari PKS dapil I nomor urut 1 akan digantikan Sugandhi nomor urut 2. sedangkan Nawawi Syahroni dari PKB dapil II nomor urut 1 akan digantikan Ayu Herlena nomor urut 2.
“Menganai waktu pengangkatan anggota DPRD baru, tergantung kepada proses di dewan dan gubernur, KPUD hanya memberikan rekomendasi saja,” papar Hasan. (mg-dedi)

Pungli

Pungli Kartu Kuning di Disnakertrans Marak

TANGERANg – Aksi pungutan liar (pungli) di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Tangerang masih saja terjadi. Kali ini, pungli banyak dilakukan dalam proses pembuatan kartu kuning dengan dalih biaya administrasi dengan nilai Rp 15-20 ribu per orang. Padahal pemohonan kartu kuning bagi pencari kerja telah digratiskan pemerintah.
Salah seorang pemohon kartu kuning Haryono (24) mengaku, terpaksa memberikan uang kepada petugas sebesar Rp 20 ribu. Alasan yang digunakan petugas adalah untuk biaya administrasi.
"Waktu pembuatan kartu kuning masuk PNS beberapa bulan lalu, sempat diminta Rp. 20 ribu. Sekarang sudah lebih murah," terangnya.
Diakui Haryono, alasan yang diberikan petugas untuk memungut uang dari warga yang ingin membuat kartu kuning berbeda. Ada yang memberikan alasan untuk pencetakan kartu kuning maupun uang lelah.
"Kalau teman saya ada yang disuruh bayar. Alasannya untuk biaya cetak kartu. Nggak tahu lah berbeda-beda. Saya sih bayar saja," katanya.
Sementara itu, Kadisnakertrans Kabupaten Tangerang, Hasdanil membantah adanya pungli dalam pembuatan kartu kuning di instansinya. Kalaupun ada, pasti bukan dilakukan pegawainya melainkan oknum atau calo yang ingin mengambil keuntungan dari warga yang membuat kartu kuning.
“Saya meminta pemohon kartu kuning untuk menolak biaya setiap pembuatan. Apalagi biaya tersebut diminta oleh oknum pegawai yang melayaninya. Saya bakal tindak tegas kalau itu terjadi. Saya jamin tidak ada pungutan tersebut," kilahnya.
Hasdanil menegaskan, proses pembuatan kartu kuning bagi setiap orang sudah di gratiskan pemerintah. Sehingga warga tidak perlu lagi mengeluarkan biaya seperser pun.
“Pegawai yang melayani kartu kuning telah mendapatkan haknya sebagai pegawai pemerintah,” katanya. (mg-dedi)

BSD

Celebratwenty Meriahkan HUT BSD

TANGERANG – Dalam rangka memperingati HUT BSD City yang ke 20, PT BSD menghadirkan acara spektakuler bertajuk Celebratwenty di kawasan OceanPark, Minggu (18/1). Sebanyak 20 acara ditampilkan secara non stop selama 20 jam mulai dari pukul 04.00 WIB hingga tengah malam.
Selain menampilkan 20 acara yang beken, kemeriahan Celebratwenty juga diisi dengan penampilan sejumlah artis papan atas, seperti Andra and Backbone, Katon Bagaskara, dan Judika Idol.
Direktur PT BSD Monik William mengatakan, pegelaran acara selama 20 jam non stop termasuk jarang digelar di Indonesia. Kegiatan Celebratwenty dimulai dengan safari subuh dan diakhiri dengan penampilan Andra and Backbone menjelang tengah malam.
“Acara spektakuler ini dipersembahkan kepada seluruh elemen masyarakat sebagai ucapan syukur atas semua upaya dan kerja keras selama 20 tahun dalam mengembangkan BSD City,” terang Monik.
Dikatakannya, berbagai komunitas yang ada di BSD juga dilibatkan dalam perayaan Celebratwenty. Komunitas-komunitas tersebut diantaranya, komunitas taichi, komunitas senam mawar, dan komunitas musik.
Selain dimeriahkan penampilan artis-artis terkenal, pengunjung juga dapat mengikuti berbagai perlombaan yang sudah disiapkan, seperti kompetisi band, 3 on 3 basket, dan modern dance.
“Pengunjung dan penonton juga berkesempatan memperoleh berbagai macam hadiah menarik yang telah disediakan,” paparnya. (mg-dedi)

Demo Tolak Hotel

Pemkab dan Pengembang Dinilai Main Mata

TANGERANG – Puluhan umat budha yang biasa beribadah di Vihara Siripada Jalan di Jalan Raya Serpong Kelurahan Jelupang Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan menilai ada permainan yang dilakukan antara pihak Pemkab Tangerang dan pengembang perumahan Melati Mas PT Cowell Development. Tudingan dilontarkan karena Pemkab Tangerang mengeluarkan izin mendirikan bangunan diatas tanah fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) yang sudah diserahkan kepada vihara. Bahkan, lahan tersebut sudah didirikan hotel Fiduca.
Ketua Presidium Rumah Fasos Ibadah Yahya Santosa mengatakan, berdasarkan surat keputusan bupati Tangerang nomor 593/Kep. 24-Huk/2006 tertanggal 16 Februari 2006 tentang persetujuan penggunaan tanah fasilitas sosial milik pemkab Tangerang oleh Vihara Siripada untuk sarana ibadah disebutkan luas tanah yang diberikan 3.257 meter persegi.
Ketika pihak Vihara ingin membuat sertifikat tanah, tiba-tiba, pada 28 April 2008, bupati kembali mengeluarkan surat dengan nomor 594.3/744-Peng As yang menyatakan, lahan fasos dan fasum untuk vihara hanya seluas 1.964 meter persegi.
“Ada permainan antara Pemkab dengan pengembang Melati Mas sebelumnya PT Internusa Arta Cipta (sekarang PT Cowell Development-red). Kenapa tanah yang sudah diberikan ditarik lagi,h urai Yahya ketika melakukan penyegelan terhadap pembangunan hotel, Minggu (18/1).
Dalam aksi yang dilakukan puluhan massa yang berasal dari Benteng Bersati, GNPK Kota Tangerang, Gema Budhi, Warga Budhi dan sejumlah tokoh masyarakat, massa sempat melakukan penggembokan pagar masuk ke dalam proyek dan menempelkan sejumlah pamflet yang berisi kecaman terhadap pembangunan hotel.
Menurut Yahya, tanah yang sudah diberikan dirubah oleh pengembang. Tanah tersebut kemudian dijual kepada pihal lain seharga Rp 4 juta per meter perseginya. Sedangkan, warga tidak pernah memberikan tanda tangan persetujuan pembangunan hotel.
“Pihak Vihara tidak pernah diajak bicara mengenai perubahan luas tanah. Tiba-tiba datang surat perubahan tersebut dari pemkab. Padahal lahan tersebut sudah direncanakan oleh pengurus vihara untuk dijadikan klinik,h pungkasnya.
Dihubungi terpisah, Ketua Badan Pelayanan dan Perijinan Terpadu (BP2T) Kabupaten Tangerang M Hidayat mengaku, sejak 2006 lahan tersebut memang telah diserahkan ke Pemkab Tangerang. Namun hingga saat ini ternyata belum terdata karena belum tercatat dalam data aset daerah Kabupaten Tangerang.
“Selama ini Pemkab hanya mengeluarkan izin dan pemberitahuan saja. Kemungkinan pengembang menjual tanah tersebut,” kilahnya.
Hidayat menegaskan, pihaknya sudah menghentikan pembangunan hotel karena belum memiliki izin mendirikan bangunan. Selain itu, peruntukan bangunan juga tidak sesuai. “Kami sudah menghentikan pembangunannya sejak beberapa hari yang lalu," kata Hidayat.
Terpisah, tidak ada satupun pihak dari PT Cowell yang dapat dihubungi. (mg-dedi)

Rampok di Bandara

Jaringan Rampok di BSH Dibongkar

TANGERANG – Jajaran Polres Metro Bandara Soekarno-Hatta (BSH) Tangerang berhasil menangkap 11 orang gembong rampok yang biasa beroperasi di area cargo bandara. Kesebelas tersangka adalah NJ alias CP, IDR, SM alias AY, AK alias ACG, AH alias AC, AJ alias KB, CK alias DD, AF alias PT, DC alias DD, AL alias AM, dan RN alias SBN. Bahkan, 5 orang pelaku masih duduk di bangku sekolah menengah atas. Sebagian lagi masih DPO.
Dalam beraksi, gembong rampok yang kebanyakan bekerja sebagai pemulung di BSH saat malam hari selalu berkelompok. Setidaknya ada 4 kelompok terdiri dari 2-5 orang yang ditangkap. Selain mengamankan tersangka, petugas juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 2 buah sepeda motor jenis jupiter MX dan RX King, uang tunai Rp 46.750.000, dua buah jam tangan, kalung dan gelang emas seberat 31 gram, dan sebuah sepeda.
Kapolres Metro Bandara Kombes Guntur Setyanto mengatakan, pengungkapan gembong rampok berdasarkan 5 laporan kehilangan barang dari beberapa tempat di area cargo sejak September 2008-Januari 2009. Laporan pertama pada 13 September 2008 di Bank BNI 46 Gedung Bea Cukai dengan Kerugian Rp 73 juta, 5 November 2008, di PT Pratama Line Logistic dengan kerugian 80 USD dan Rp 300 ribu.
Selanjutnya, 17 November 2008 di PT Daya Agung Semesta dengan kerugian Rp 100 ribu dan satu buah jam. 1 Desember 2008, di PT Indo Prima Trans dengan kerugian Rp 1 juta dan 200 USD, dan 5 Januari 2009, di PT Dharma Bandar Mandala dengan kerugian Rp 212 juta.
“Kebanyakan pelaku merupakan warga sekitar lingkungan bandara. Setiap hari polisi sering mendapatkan permohonan kerja dari masyarakat sekitar bandara. Tapi bagaimana tanggung jawab sosial dan moral mereka. Bagaimana bisa dipercaya kalau tidak ada tanggung jawabnya,” terang Guntur kepada sejumlah wartawan saat ekspose di Mapolres Bandara, Minggu (18/1).
Setelah dilakukan penyelidikan berdasarkan bukti serta informasi di TKP, diketahui aksi perampokan mengarah kepada kelompok NJ. Ketika dilakukan penggerebekan di rumahnya, polisi menemukan sejumlah barang bukti hasil pencurian.
“Modus yang digunakan bervariasi. Tergantung kesempatan yang ada. Kedepan pola pengamanan di area kargo akan ditingkatkan kembali. Jangan sampai ada pemulung yang beroperasi di malam hari,” kata Guntur.
Diakuinya, pihaknya selalu kesulitan untuk melakukan pengamanan di wilayah bandara. Sebab, pihak yang melakukan pengamanan bandara berada di tangan pengelola dalam hal ini PT Angkasa Pura (AP) II. Sedangkan kepolisian hanya membantu.
“Koordinasi hanya bersifat kelembagaan. Polisi hanya memberikan rekomendasi pengamanan kepada pengelola bandara,” paparnya.
Dikatakan Guntur, tidak menutup kemungkinan keterlibatan orang dalam melakukan pencurian. Namun, polisi belum menemukan indikasi ke arah tersebut.
“Belum mengarah ke sana. Tapi tidak menutup kemungkinan ada,” katanya. (mg-dedi)

Pemilu

KPUD Minta PPK Akomodit Warga yang Belum Masuk DPT

TANGERANG – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Tangerang meminta setiap Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) agar mengakomodir setiap warga yang belum masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT). Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi penambahan pemilih saat Pilpres mendatang.
Ketua KPUD Kabupaten Tangerang Hasan Mustofi mengatakan, PPK hanya mengakomidir warga yang belum masuk DPT. Namun, bukan berarti PPK harus turun ke lapangan lagi. Sebab, hal tersebut melanggar peraturan dan tahapannya sudah selesai.
“PPK hanya mengakomidir setiap warga yang belum dimasukan ke DPT. Namun, hanya warga yang mendatangi mereka,” terangnya usai melakukan konsolidasi dengan PPK kepada Banten Raya Post, Jumat (16/1).
Dikatakan Hasan, kalau PPK turun maka akan terjadi kebiasan dalam masyarakat. Sebab, DPT tidak mungkin dirubah kembali.
“Hanya antisipasi untuk Pilpres. Warga yang didata dimasukan ke data pemilih. Selanjutnya data tersebut diserahkan ke KPUD,” ujarnya.
Menurut Hasan, setiap PPK harus siap melakuka evaluasi. Sebab, pada 20 Januari, seluruh struktur PPK dan PPS seluruh Indonesia harus diserahkan ke KPU pusat. (mg-dedi)

Banjir

30 KK Warga Kampung Pabuaran Hilir Terisolir

TANGERANG – Sebanyak 30 kepala keluarga di RT 3/2 di Kampung Pabuaran Hilir Desa Martagara Kecamatan Tigaraksa Terisolir akibat terjebak banjir yang terjadi di wilayah tersebut. Warga yang menempati 23 rumah tersebut terisolir akibat Kali Cimanceri meluap.
Salah satu warga Edi Kurnawan mengaku, banjir mulai meluap pada Kamis (15/1) sore. Air yang datang tiba-tiba membuat warga tidak sempat menyelamatkan barang-barangnya.
“Sejak kemarin (kamis-red) warga sini sudah terisolir. Sebab, kampung berada di tengah-tengah kali dan sawah yang tergenang,” ujar Edi, Jumat (16/1).
Akibat terisolir, banyak warga yang terserang berbagai penyakit seperti batuk, pilek, gatal-gatal, dan sesak nafas. Namun, warga sudah mendapatkan bantuan obat dari Puskesmas Pasir Nangka.
Kepala Puskesmas Pasir Nangka Anita Nuzulia membenarkan, banyaknya warga Kampung Pabuaran yang terserang penyakit. “Yang banyak terserang penyakit adalah lansia dan balita,” katanya.
Selain di Kampung Pabuaran Hilir, banjir juga terjadi disejumlah perumahan. Salah satunya Perumahan Mustika Kecamatan Tigaraksa. Sebanyak 500 KK dari 4 RT harus mengungsi dari rumahnya yang terendam banjir setinggi 50 centimeter hingga 2 meter.
Banjir juga terjadi di di Kampung Bolang Nangka kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang. Hingga hari ini, sebanyak 50 rumah warga Rt 02/4 dan RT 03/4 masih terendam air. Rata-rata ketinggian air mencapai 20-50 cm.
Wakil Bupati Tangerang Rano Karno mengatakan, sudah dua kali datang ke Perumahan Mustika Tangerang. Bahkan, Pemkab juga sudah menyalurkan 1 ton beras dan ratusa dus mie instan.
“Untuk solusinya, harus dilakukan normalisasi sungai. Namun, hal tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama. Khusus di Perumahan Mustika, harus dilakukan kajian yang mendalam,” katanya saat meninjau banjir. (mg-dedi)

UPK

Kecamatan Tigaraksa Juara UPK se-Banten

TANGERANG – Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang berhasil menjadi juara pertama lomba Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan se-Provinsi Banten tahun 2008. Pengumuman pemenang dilakukan pada 26 Desember 2008 di Serang oleh Gubernur Banten Rt Atut Chosyiah.
Ketua UPK Kecamatan Tigaraksa Ahmad Jamaludin mengatakan, penilaian lomba terdiri dari berbagai kritera. Salah satunya tingkat pengembalian simpan pinjaman perempuan (SPP). Tingkat pengembalin pinjaman sebesar 100 persen.
“Tahun 2007, pinjaman yang disalurkan sebesar Rp 2.229.600. Sampai Desember pengembalian sudah 100 persen. Bahkan sudah surplus Rp 40 juta. Sedangkan aset produktif mencapai Rp 700 juta,” kata Cecep, sapaan akrab Ahmad Jamaludin, Jumat (16/1).
Pada 2008, jumlah PNPM mandiri pedesaan yang disalurkan untuk Kecamatan Tigaraksa sebesar Rp 1,125 miliar. Diharapkan, dengan semakin besarnya aset yang dimiliki, UPK Tigaraksa dapat menjadi bank perkreditan rakyat (BPR) kecamatan.
Dikatakan Cecep, pihaknya juga sudah melakukan koordinasi dengan Bank BRI Kecamatan Tigaraksa. Sebab, pinjaman yang diberikan kepada setiap kelompok terbatas. Maksimal hanya Rp 3 juta.
“Kebanyakan kelompok pinjamannya sudah mencapai Rp 1,5 juta. Bank BRI sudah merespon, rencananya kredit akan diberikan melalui KUR,” terang Cecep.
Untuk 2009, jumlah PNPM yang akan disalurkan ke Kecamatan Tigaraksa sebesar Rp 1 miliar. Jumlah kecamatan yang mendapatkan program PNPM di Kabupaten Tangerang bertambah menjadi 22 kecamatan. (mg-dedi)

Puting Beliung

Puluhan Rumah Diterjang Angin Puting Beliung

TANGERANG – Puluhan rumah di Kampung Tanjung Pasir RT 04/02, Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga rusak diterjang angin puting beliung. Akibatnya, tap rumah yang terbuat dari rumbai berterbangan terbawa angin, Kamis (15/1).
Salah satu warga Oting (45) mengatakan, angin puting beliung menerjang rumahnya Kamis (15/1) sekitar pukul 22.30 WIB. Saat itu ia mendengar suara angin seperti berdesis dari jauh. Dan dalam hitungan detik, suara angin tersebut langsung mendekat dan menerbangkan atap rumahnya yang terbuat dari bambu.
"Bunyi angin seperti berdesis," ujarnya.
Spontan menurutnya, warga langsung berteriak menyebut nama Allah sambil berlarian keluar rumah. Bahkan beberapa warga juga tiarap di pasir sampai angin tersebut reda.
"Untung hanya angin saja, saya tidak bisa bayangkan jika ombak juga ikut menerjang rumah seperti kemarin," ucapnya sambil bersyukur.
Sementara itu Kema (50) salah satu warga mengaku hingga saat ini belum ada bantuan dari pemerintah. Ia mengaku tidak akan mengungsi jika angin dan ombak kembali merusak rumahnya.
"Belum kepikiran mengungsi, saya hanya berharap pemerintah memberi bantuan seperti dibuatkan tanggul," ucapnya. (mg-dedi)

TPA

TPA Jatiwaringin Dapat Rp 6,5 M

TANGERANG – Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatiwaringin Kabupaten Tangerang mendapatkan bantuan sebesar Rp 6,5 miliar dari Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Depkimpraswil). Dana yang dikucrukan dari APBN tersebut diperuntukan bagi perluasan TPA dan pembangunan proyek pembangkit listrik dari sampah.
Kepala Dinas Kebersihan Pertamana dan Pemakaman (DKPP) Kabupaten Tangerang Heri Heriyanto mengatakan, sebagai tahap awal dana akan dialokasikan bagi pemetaan dan pematangan lahan untuk pembangunan pembangkit listrik.
“Pembangkit listrik yang dibangun mampu menghasilkan daya sebesar 10 mega watt,” katanya.
Diakuinya, lahan yang telah digunakan seluas 8 hektar. Sisanya paling tidak bakal habis dalam waktu 2 tahun. Sedangkan sampah yang sebelumnya masih belum terkelola baik. Ini dapat menjadi persoalan dimasa datang. Untuk itulah, sambung dia pemerintah daerah telah mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat dalam pemanfaatan listrik dari TPA tadi. Bahkan telah melakukan kontrak dengan pengelola pembangkit listrik di lokasi. Sekaligus mengatur proses perdagangan karbon.
"Selain listrik yang dinikmati. Warga sekitar juga dapat kompensasi dari negara maju atas pengelolaan karbonnya," paparnya.
Hery mengakui proyek pembangkit listrik ini bukan yang pertama di Indonesia. Beberapa daerah lain sudah lebih dahulu mengembangkannya. Seperti TPA Bantargebang di Bekasi Jawa Barat, TPA di Palembang dan Pontianak. Dengan meniru daerah tadi, tambah dia terbukti cukup efektif untuk memanfaatkan sampah dan memberikan keuntungan. Daerah-daerah tersebut dinyatakan sukses dalam pemanfaatan sampah sebagai listrik.
"Artinya tidak mungkin gagal proyek ini. Kan sudah ada yang sukses. Kita tinggal coba menyontoh dan mengembangkan saja," tuturnya.
Lebih lanjut disebutkannya proyek telah memasuki tahap penyusunan Detail Enginering Desain (DED). Selanjutnya tinggal menerapkan di lapangan sesuai DED tadi. Diharapkan pertengahan 2009 telah dapat dinikmati. "Warga tak perlu lagi beli listrik. Terutama untuk warga disekitar TPA," ungkap pejabat berkacamata ini.
Wakil ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Tb Bayu Murdani meminta proyek terebut tidak sebatas mimpi saja. Benar dapat dinikmati masyarakat hasil listriknya. Termasuk pula perdagangan karbon yang dihasilkan dari sampah tadi. Agar masyarakat dapat sejahtera dan maju. (mg-dedi)

Penduduk Miskin

Penduduk Miskin Turun 10 Persen

TANGERANG – Asisten Daerah bidang Umum dan Kesejahteraan Rakyat (kesra) Provinsi Banten Apon Suryana memperkirakan jumlah penduduk miskin yang ada di Provinsi yang baru berusia 8 tahun ini akan berkurang sekitar 10 persen.
“Jumlah penduduk miskin yang ada di Provinsi Banten tahun 2008 sekitar 720 ribu orang,” kata Apon kepada Banten Raya Post, kemarin.
Meskipun akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal akibat krisis global, namun Apon tetap optimis jumlah penduduk miskin tetap berkurang. “Sudah ada antisipasi yang dilakukan. Salah satunya dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Julah tersebut dapat turun,” terang Apon.
Apon menilai, target penurunan sebesar 10 persen sudah sangat signifikan. Kemiskinan di Provinsi Banten tersebut di setiap kabupaten dan kota. Terutama di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Tangerang.
“Data pasti penduduk miskin terbanyak ada di mana saya tidak mengetahuinya. Tang pasti jumlah tersebut merata di setiap kabupaten dan kota,” kilah Apon. (mg-dedi)

Kantor Pemerintahan

Pemkab Bangun Kantor Pemerintahan Senilai Rp 90 M

TANGERANG – Pemkab Tangerang akan segera membangun sebuah kantor pemerintahan baru senilai Rp 90 miliar untuk beberapa buah dinas di pusat pemerintahan Kabupaten Tangerang Tigaraksa. Direncanakan, gedung baru tersebut disediakan bagi dinas lingkup ekonomi.
Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) Kabupaten Tangerang Benyamien mengatakan, gedung baru yang akan dibangun terletak di seberang Kantor PU. Gedung tersebut berlantai 4 dan dilengkapi beberapa alat elektronik yang cukup canggih.
“Diharapkan tahun ini. Nantinya akan ada 5-6 dinas lingkup ekonomi yang akan menempati kantor baru tersebut. Diantaranya, Dinas Pertanian dan Perternakan (Disntanak), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag), Dinas Pemberdayaan, dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP),” ujar salahs atu kandidat Penjabat Walikota Tangerang Selatan tersebut, Kamis (14/1).
Pembangunan gedung tersebut dilakukan dengan sistem multi years, yaitu pembangunan dilaksanakan dalam sekali kegiatan, namun pembayarannya beberapa tahun anggaran. Sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) 80 tahun 2003 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah.
“Satu gedung tapi banyak SKPD yang akan pindah. Bangunan tersebut cukup luas,” katanya.
Dikatakan Bens, sapaan akrab Benyamien Davnie, saat ini masih banyak kantor dinas di Kabupaten Tangerang yang berada di Kota Tangerang. Dinas-dinas tersebut antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman, Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata.
Diharapkan, pada tahun 2010, seluruh dinas yang masih ada Kota Tangerang dapat pindah ke Tigarkasa. Sedangkan asset Pemkab Tangerang yang masih ada di Kota Tangerang akan ditangani tim khusus.
“Nanti akan kita bicarakan dengan Pemkot Tangerang. Kalau tidak asset tersebut akan dijual ke pihak swasta,” bebernya. (mg-dedi)

Demo Buruh

Buruh PT Sanken Mogok Kerja 4 Jam

TANGERANG – Perseteruan antara PT Sanken Argadwija dengan 34 buruhnya yang sudah di putus hubungan kerja (PHK) makin meluas. Rabu (14/1), ratusan buruh perusahaan penghasil alat-alat elektronik tersebut melakukan mogok kerja selama 4 jam. Aksi mogok tersebut dilakukan sebagai bentuk solidaritas kepada rekannya yang di-PHK sepihak oleh perusahaan.
“Buruh yang sudah di PHK tidak pernah meminta buruh lainnya untuk mogok kerja. Hal tersebut hanya bentuk kepedulian terhadap rekannya,” ungkap Ketua PK FSBSI PT Sanken Argadwija Abdul Muhi kepada Banten Raya Post.
Dikatakannya, aksi mogok dilakukan sekitar pukul 12.00-16.00 WIB. Seluruh aktifitas pekerjaan ditinggalkan. Para buruh hanya duduk-duduk saja di dalam pabrik yang beralamat di Jalan Veteran Kampung Cisereng Desa Cukanggalih Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang.
“Aksi mogok sempat membuat pihak perusahaan marah. Namun, mereka tidak dapat berbuat banyak. Sebab, seluruh buruh melakukan mogok kerja,” katanya.
Dilanjutkannya, Kamis (hari ini-red) puluhan buruh yang di-PHK sepihak akan mendatangi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Tangerang. Kedatangan buruh tersebut untuk mengawal negosiasi yang dilakukan perusahaan dan perwakilan buruh.
“Waktu tiga hari yang diberikan Disnakertrans untuk menyelesaikan persoalan secara internal tidak mebuahkan hasil. Makanya, Disnakertrans akan menengahi kasus ini,” paparnya. (mg-dedi)

Demo Tolak Hotel

Warga Tionghua Tolak Pembangunan Hotel

TANGERANG – Puluhan warga Tionghua yang biasa beribadah di Vihara Siripada menolak pembangunan Hotel Fiducia di Jalan Raya Serpong Kelurahan Pondok Jagung Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan, Rabu (14/1). warga menganggap, pembanguna lahan hotel memakan lahan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos). Selain itu, hotel berbintang tersebut belum memiliki izin.
Dalam aksi didomonasi kaum perempuan tersebut, warga membawa spanduk dan karton yang bernada kecamatan terhadap pembangunan hotel.
Koordinator aksi Yahya Santosa mengatakan, lokasi pembangunan hotel seluas 1.900 meter persegio tersebut merupakan lahan fasos dan fasum yang sudah diserahkan ke Vihara Siripada. Namun, tiba-tiba, lahan tersebut akan dibangun oleh pihak-pihak yang mengaku sudah memiliki izin untuk membangun.
"Kita menolak dengan dasar yang jelas. Bukan sekedar emosional saja. Kami tetap menolak pendirian hotel," paparnya.
Menurutnya, perizinan hotel tersebut pun perlu diragukan. Tak menutup kemungkinan adanya prosedur izin yang tidak sesuai. Sehingga pembangunan hotel dapat berlangsung. "Kami rasa ada oknum nakal di pemerintahan. Masa bisa terbitkan izin begitu saja," tegasnya.
Dijelaskannya lahan fasos-fasum itu awalnya milik pengembang perumahan. Dialokasikan untuk ekbutuhan masyarakat dengan prosedur pendirian bangunannya diatur pemerintah. Lahan itu telah diserahkan ke Pemkab Tangerang melalui surat No: 6460/F153-HUK/2005. Surat tersebut juga menyerahkan kembali kepada konsorsium tempat ibadah. Sehingga jels lokasi itu bakal digunakan sebagai temapt ibadah.
Rencananya lahan tersebut, sambung Yahya bakal digunakan sebagai perluasan vihara yang telah ada. Karena memang lahan tadi sudah menjadi bagian dari lahan fasos-fasum vihara. "Kan tidak mungkin lahan fasos itu dipecah-pecah. Maka hotel ini liar dan melanggar aturan," ungkapnya penuh emosi.
Kepala Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu (BP2T) Kabupaten Tangerang M Hidayat menegaskan, prosedur pendirian bangunan sudah jelas aturannya. Selama ini petugas selalu memperketat izin tersebut. Dengan memastikan lokai pendirian bangunan tidak melanggar aturan lainnya. Sekaligus memenuhi persyaratan.
“Banyak pengelola hotel atau pengerja bangunan lebih dahulu membangun, meski belum memiliki izin lengkap. Hal tersebut yang jelas melanggar prosedur. Jika terbukti tidak adanya kelengkapan izin maka sudah pasti dihentikan pembangunannya,” terangnya. (mg-dedi)

Porter Bandara

Porter BSH Tuntut Kenaikan Upah

TANGERANG – Ratusan porter dari PT Indonesia Nasional Airservice (INA) yang biasa bekerja di Bandara Sokerano-Hatta (BSH) melakukan demo di depan kantornya di Taman Mahkota Kecamatan Benda Kota Tangerang, Rabu (14/1). Selain menuntut kenaikan upah para porter menuntut agar perusahaan kembali mempekerjakan empat porter yang dipecat dengan alasan tidak jelas.
Koordinator lapangan, Fahmi menjelaskan aksi ini merupakan yang ketiga kalinya. Dimana para porter meminta kenaikan upah hingga Rp 1 juta. Pasalnya upah yang diterima para porter selama ini sebesar Rp 561 ribu/bulan. Padahal banyak porter yang sudah bekerja selama puluhan tahun. Namun upah mereka juga disamakan dengan porter yang baru bekerja.
"Disini upah porter dipukul rata baik yang sudah bekerja puluhan tahun atau belum," ujarnya.
Dengan upah yang demikian, pihaknya mengaku sulit untuk menutupi kebutuhan hidup keluarganya. Tidak hanya itu saja, ia juga kerap harus mengeluarka uang kembali untuk menutupi setoran kepada perusahaan yang besarnya Rp 100 ribu per hari.
"Uang setoran itu kami peroleh dari penumpang," terangnya.
Selain mengeluhkan upah yang rendah, ia juga menyesalkan sikap PT INA yang tidak memberikan uang pensiun kepada porter. Akibatnya, para porter yang sudah pensiun masih bekerja di terminal I dan II Bandara Soekarno Hatta sehingga terjadi penumpukan porter.
"Mereka masih bekerja, karena hingga saat ini belum juga dapat uang pensiunnya,"katanya.
Arogansi perusaahaan semakin bertambah dengan melakukan pemecatan kepada empat porter ketika melakukan demonstrasi menuntut kenaikan upah. "Kami minta agar porter yang dipecat dipekerjakan kembali," ucapnya. (mg-dedi)

Bantuan Bencana

Pemprov Siapkan 50 Ton Beras

TANGERANG – Memasuki musim hujan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten sudah menyiapkan 50 ton beras yang akan didistribusikan kepada setiap kabupaten dan kota yang mengalami bencana kebanjiran. Saat ini, beras tersebut masih disimpan di gudang bulog Sub Divre Banten.
Wakil Gubernur Banten M Masduki mengatakan, 50 ton beras yang disiapkan adalah untuk antisipasi bencana tahun 2009. Terutama bencana banjir yang sedang menghantui sekarang sejumlah wilayah di Provinsi Banten.
“Pemprov sudah mengantisipasi bencana banjir dengan menstok beras sebanyak 50 ton. Jika ada warga yang membutuhkan bantuan, beras-beras tersebut dapat segera disalurkan,” papar Masduki usai melakukan penen raya di kebun Bambu Kuning Desa Cihuni Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang, Rabu (14/1).
menurut Masduki, beras-beras tersebut akan disalurkan melalui dinas sosial (dinsos) yang ada di Provinsi maupun kabupaten dan kota. Jika membutuhkan, warga dapa segera menghubungi dinsos setempat. “Beras tersebut hanya dapat dikeluarkan jika terjadi bencana. Pasalnya ada aturan khusus yang mengatur persediaan beras untuk bencana alam,” tegasnya.
Selain provinsi, setiap kabupaten dan kota juga sudah menyediakan beras untuk bencana alam. Namun jumlahnya hanya sekitar 5 ton setiap kabupaten dan kota. Untuk itu, harus ada koordinasi antara setiap daerah sebelum menyalurkan beras tersebut.
“Misalnya saja di Tanjung Pasir. Seharusnya warga yang terkena terjangan ombak air laut sudah mendapatkan beras bantuan. Tapi hingga kini, dari laporan yang saya terima warga belum mendapatkan. Hal tersebut pasti akibat kurang koordinasi,” papar Masduki. (mg-dedi)

Narkoba Jaringan Penjara

Jaringan Narkoba dari Dalam LP Cipinang Dibongkar

TANGERANG – Jajaran petugas dari Polres Metro Tangerang Kabupaten berhasil membongkar jaringan narkoba yang dikendalikan dari dalam Lembaga Pemasyarakat (LP) Cipinang Jakarta. Jaringan ini dikendalikan seorang tahanan bernama Pedro dari dalam LP menggunakan telepon genggam.
Dua orang tersangka berhasil ditangkap. Keduanya adalah Muksal Taufik alias Opik (35) warga Jalan Raya Serang Kelurahan Jatiuwung Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang dan Heppy Jamhari alias Heppy (38) warga Karet Baru Barat II Kelurahan Karet Tengsin Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat.
Selain itu, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 100 butir pil ekstasi dengan nilai mencapai Rp 15 miliar dan dua bungkus sabu-sabu seberat 2 gram serta satu bungkus heroin seberat 1 gram dengan nilai Rp 2 juta.
Kasatnarkoba Polres Metro Tangerang Kabupaten Kompol Rusdi Raumin mengatakan, pengungkapan jaringan narkoba dari dalam LP Cipinang bermula dari penangkapan Opik dan Heppy di depan Gerbang Graha Mutiara Permai Kampung Cadas Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang, Jumat (9/1) sekitar pukul 16.30 Wib. Keduanya ditanggap petugas yang menyamar sebagai pembeli ketika akan bertransaksi.
“Dari tangan keduanya ditemukan 100 butir ekstasi, 2 bungkus sabu-sabu, dan satu bungkus heroin. Dari pengakuan keduanya, barang tersebut dipesan kepada Pedro yang sudah ditahan di LP Cipinang melalui handphone,” ujar Rusdi, Selasa (13/1).
Dikatakan Rusdi, barang yang dipesan kepada Pedro dikirim kepada Heppy dan Opik melalui seorang kurir yang bernama Ayok. Hingga kini, kurir tersebut masih diburu dan sudah masuk ke daftar percarian orang (DPO). “Setelah mesan, barang diantara melalui kurir. Keduanya mengaku sudah sering memesan barang ke Pedro. Namun, keduanya tidak pernah bertemu langsung dengan Pedro. Tansaksi selalu dilakukan melalui telepon genggam,” ungkapnya.
Menurut Rusdi, kedua tersangka merupakan pemain lama. Sbeba, Opik sudah dua kali ditahan di Polres Metro Tangerang Kabupaten akibat kasus yang sama. Sedangkan Heppt merupakan pemain baru yang ikut dengan Opik.
“Kasus ini masih dikembangkan. Kita akan langsung melakukan koordinasi dengan Polda Metro Jaya untuk penyidikan lebih lanjut. Sebab, otak pelaku berada di dalam tahanan,” kata Rusdi. (mg-dedi)

Rumah Diterjang Ombak

Belasan Rumah Hancur Diterjang Ombak

TANGERANG – Belasan rumah yang berada di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang rusak diterjang ombak dari laut jawa. Kebanyakan, rumah yang rusak tersebut terbuat dari bilik bambu dan berada di pinggir pantai.
Salah satu warga Satiri (32) mengaku, obak tinggi sudah melanda Laut Jawa sejak dua minggu yang lalu. Namun, belum ada yang merusak rumah warga. Tapi, Selasa (13/1) pagi, ombak menghantam beberapa rumah yang berada di pinggir laut. Dinding rumah yang terkena ombak langsung rusak.
“Kejadiannya terjadi sekitar pukul 06.00 WIB. Ketingian ombak mencapai 2 meter. Angin juga kencang,” kata Satiri.
Menurut Satiri, dulunya ombak di Laut Jawa tidak setinggi saat ini. Walaupun air laut masuk ke dalam rumah warga, tapi tidak sampai merusak rumah. Memasuki awal tahun, terjangan ombak makin ganas.
“"Pagi hari angin yang kencang disertai dengan ombak yang tinggi. Ombak yang tinggi membawa air laut ke pemukiman padat penduduk sehingga menimbulkan genangan di mana-mana. Air bahkan masuk ke dalam rumah yang hanya berjarak beberapa puluh meter dari bibir pantai. Di beberapa tempat genangan air setinggi pinggang orang dewasa," ujar Satiri.
Warga lainnya, Ayunah (50) mengatakan, terjangan ombak datang secara tiba-tiba. Warga tidak ada yang menyangka ombak mampu merusak rumah. Rata-rata rumah rusak pada bagian belakang. Tapi, tidak ada rumah yang sampai roboh. Hanya dinding saja yang sedikir rusak.
“Pas kejadian saya lagi mau masak. Tiba-tiba terdengan suara hantaman yang sangat keras dari belakang. Ternyata dinding rumah saya sudah rusak terkena ombak. Karena takut, saya langsung melarikan diri,” paparnya.
Pantauan Banten Raya Post di lokasi, beberapa warga yang rumahnya terkena ombak sibuk memberihkan puing-puing dan genangan air lau yang masuk rumah. Aktivitas warga yang kebanyakan menjadi nelayan juga dihentikan karena ombak masik tinggi. Sejauh ini belum ada bantuan dari pemerintah bagi warga yang rumahnya rusak diterjang ombak besar tersebut. (mg-dedi)

Demo Buruh

Disnakertrans Bakal Panggil PT Sanken

TANGERANG – Perseteruan yang terjadi antara buruh dengan PT Sanken Argadwija membuat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Tangerang segera bertindak. Dalam waktu dekat, Disnakertrans akan segera memanggil jajaran direksi pabrik elektronik yang terletak di Jalan Veteran Kampung Cisereng Desa Cukanggalih Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang tersebut.
Kadisnakertrans Kabupaten Tangerang Hasdanil mengatakan, pihaknya akan segera melakukan pemanggilan terhadap PT Sanken Argadwija maupun perwakilan jika perundingan keduanya tidak menghasilkan kesepakatan apapun. Saat ini, keduabelah pihak sedang diberikan waktu untuk melakukan perundingan mengenai keputusan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan perusahaan.
“Saat ini diselesaikan secara intrenal dan biparted (dua pihak-red) antara pekerja dengan perusahaan. Kalau tidak ada hasil atau ada yang dirugikan, maka Disnakertrans akan melakukan pemanggilan. Namun, salah satu pihak terlebih dahulu harus melaporkan hal ini kepada Disnakertrans,” terangnya ketika dihubungi Banten Raya Post, Selasa (13/1).
dikatakan Hasdanil, sesuai undang-undang yang berlaku, jika buruh di-PHK sepihak oleh pihak perusahaan, maka mereka harus diberikan pesangon sebesar 2 kali Peraturan Menteri Tenega Kerja (PMTK). Besaran pesangon yang diterima setiap orang berbeda tergantung gaji dan lamanya mereka bekerja.
“Misalkan saja, buruh yang di-PHK sudah bekerja selama 5-6 tahun dengan gaji Rp 1 juta per bulan,, maka pesangon yang akan didapatkan mencapai Rp 30 juta lebih. Mau tidak mau, perusahaan harus membayar pesangon tersebut,” Hasdanil menegaskan.
Sementara itu, 34 buruh elektronik yang di-PHK kembali melakukan demo di depan pabriknya. Tuntutan mereka masih sama dengan aksi sebelumnya, yaitu diberikan kebebasan dalam berorganisasi dan meminta para pekerja yang sudah di PHK untuk dipekerjakan kembali.
“Kita akan terus demo sampai perusahaan memenuhi tuntutan kami. Atau perusahaan membayarkan pesangon sesuai peraturan,” kata Ketua PK FSBSI 1992 PT Sanken Argadwija Abdul Muhi.
Muhi mengancam, akan melakukan aksi yang melibatkan lebih banyak buruh lagi, jika perusahaan masih tutup mata dengan keinginan buruh. “Besok akan ada sekitar 300 buruh dari FSBSI 1992 se-Kabupaten Tangerang yang akan demo ke sini,” ancamnya. (mg-dedi)

Pemilu

PPK Desak KPUD Distribusikan DPT

TANGERANG – Sejumlah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) mendesak kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Tangerang agar segera mendistribuksikan print out daftar pemilih tetap (DPT) yang sudah divalidasi. Pasalnya, sudah banyak masyarakat, partai politik, dan panwascam yang meminta DPT tersebut kepada PPK.
Ketua PPK Kecamatan Sukadiri Ahmad Juwaini mengatakan, banyak masyarakat yang ingin mengetahui mereka sudah masuk dalam DPT atau tidak serta TPS tempat pencoblosan. Selain itu, PPK juga bisa memeriksa nama-nama warga yang belum masuk ke dalam DPT padahal sudah memiliki hak suara.
“Kami harapkan KPUD segera membagikan seluruh DPT ke PPK. Takut ada masyarakat yang belum terdaftar,” ujarnya kepada Banten Raya Post, Selasa (13/1).
dilanjutkan Ahmad, PPK berharap agar KPUD pusat memberikan kesempatan lagi untuk memperbaiki DPT jika masih ada masyarakat yang belum terdaftar. Hal ini hanya antisipasi jika, aka masyarakat yang protes karena tidak masuk DPT.
“Bukannya kami tidak percaya DPT. Data yang sudah ada sangat bagus. PPS, PPK, dan KPUD sudah bekerja secara optimal. Hanya antisipasi saja,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Pokja Pemilihan KPUD Kabupaten Tangerang Ahmad Jamaludin mengaku, print out DPT baru dapat disistribusikan pada Februari mendatang. Saat ini DPT sedang divalidasi dan diberikan stempel serta tanda tangan ketua KPUD.
“Rekap DPT ada 43 rangkap. Sedangkan jumlah TPS mencapai 4.779 TPS. Butuh waktu yang cukup lama. Sedangkan pekerja yang memvalidasi hanya 8 orang. Kamungkinan Februari baru bisa disebar ke setiap PPK,” kata Cecep, sapaan akrab Ahmad Jamaludin. (mg-dedi)

TPA Ilegal

Satpol PP Tutup Paksa TPA Liar

TANGERANG – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Tangerang kembali menutup paksa Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah ilegal di Jalan Raya JLS Desa Suradita Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang, Senin (12/1).
Puluhan petugas dibantu dengan aparat kepolisian dan staf kecamatan menutup paksa TPA milik Canih akibat tidak memiliki izin dari Pemkab Tangerang. Pemilik TPA sempat menolak tempatnya ditutup paksa. Alasannya, tidak ada warga yang pernah mengeluhkan keberadaan TPA yang berada di samping tempat pemakaman umum (TPU) Suradita tersebut. Jalan masuk ke dalam TPA juga ditutup dengan cara memutus jalur dan memasang tanda papan berarna kuning yang berisi penutupan terhadap TPA.
Adu mulut antara petugas sempat terjadi. Namun, aksi tersebut dapat diselesaikan setelah pemilik TPA diberikan pengertian oleh Kasi Penertiban Fasilitas Umum Satpol PP Kabupaten Tangerang Tolib Efendi dan Camat Cisauk Yusuf Herawan.
“Saya tidak akan menandatangani berita acara penutupan TPA. Ini tanah saya sendiri. Kenapa orang lain malahan sewot,” katanya dengan nada tinggi.
Dikatakan Canih, lahan yang digunakan sebagai TPA seluas 2 hektar adalah miliknya. Saat ini, pihaknya sedang menunggu izin pengelolaan TPA dari Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) Kabupaten Tangerang. Namun, belum kunjung keluar.
Canih mengaku, alasannya nekad membuka TPA tanpa izin karena TPA yang ada di Kabupaten Tangerang sudah tidak memadai lagi. Setiap hari, ratusan kubik sampah menumpuk disejumlah pasar.
“Sampah disini berasal dari Pasar Ciputat dan Jombang. Kalau tidak ada TPA disini, pasti banyak sampah yang menumpuk. Di tempat lain juga banyak TPA yang tidak memiliki izin. Tapi kenapa hanya disini yang ditutup. Ini tidak adil. Bagaimana dengan nasib para pekerja saya jika benar tempat ini ditutup,” tegasnya.
Diakui Canih, setiap bulan dirinya selalu menyetorkan sejumlah uang kepada RT, RW, dan lurah setempat. Jumlahnya cukup banyak mencapai Rp 15 juta per bulan. Satu orang ketua RT dan RW mendapatkan masing-masing Rp 500 per bulan. Sedangkan lurah mendapatkan Rp 1,5 juta per bulan.
Sementara itu, Tolib menegaskan, penutupan TPA dilakukan karena tidak memiliki izin resmi dari Pemkab Tangerang. Sebelumnya, pihaknya sudah pernah melakukan pembicaraan dengan pemilik TPA. Tapi, mereka tidak kunjung menghentikan kegiatan pengolahan sampahnya.
“Sesuai dengan perintah Bupati Tangerang Ismet Iskandar, seluruh kegiatan yang ada di dalam TPA harus dihentikan sambil menunggu adanya izin resmi dari Pemkab. Satpol PP tidak melihat status tanah milik siapa. Tapi kegiatan usaha yang ada didalamnya yang tidak memiliki izin,” beber Tolib.
Jika pengelola TPA tetap nekad mengoperasikan TPA, maka mereka akan berurusan dengan pihak kepolisian. Sebab, mereka telah melanggar peraturan dan merusak segel yang sudah dipasang.
“Pemilik TPA telah melanggran Perda nomor 20 tahun 2004 tentang ketentraman dan ketertiban umum serta Perda nomor 12 tahun 2002 tetang pengelolaan persampahan dan kebersihan,” Tolib menjelaskan. (mg-dedi)

Demo Buruh

Buruh PT Sanken Tuntut Kebebasan Berserikat

TANGERANG – Puluhan buruh PT Sanken Argadwija di Jalan Veteran Kampung Cisereng Desa Cukanggalih Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang melakukan demo di depan pabriknya, Senin (12/1). Dalam aksinya, para buruh membawa berbagai poster dan spanduk yang berisi kecamatan terhadap perusahaan dan minta agar dipekerjakan kembali.
Para buruh pabrik elektronik tersebut menuntut agar pihak perusahaan memberikan kebebasan berserikat kepada ada buruh. Pasalnya, sejak berdiri tahun 1997 lalu, perusahaan milik pengusaha lokal tersebut belum memiliki serikat pekerja. Namun, ketika para buruh membentuk serikat pekerja, perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada buruh yang ikut serikat pekerja.
Koordinator aksi Abi Salahudin mengatakan, sebanyak 34 orang buruh di PHK pada 20 Desember 2008 lalu. Kebanyakan, dari buruh yang di PHK adalah pengurus Federasi Serikar Buruh Sejahtera Indonesia (FSBI) 1992. Alasanya PHK yang diberikan perusahaan yang memiliki ekerja sebanyak 300 orang tersebut adalah efisiensi karyawan. Tapi, buruh menilai hal tersebut sebagai salah satu cara untuk menghalangi buruh dalam berorganisasi.
“Para buruh menuntun agar diberikan kebebasan dalam berorganisasi dan meminta para pekerja yang sudah di PHK untuk dipekerjakan kembali,” papar Abi kepada Banten Raya Post disela-sela aksi.
Dikatakan Abi, PHK yang dilakukan secara sepihak oleh perusahaan. Para buruh tidak pernah diajak untuk berdialog. Upaya buruh untuk melakukan dialog juga tidak pernah ditanggapi. Perusahaan selalu berusaha untuk mengulur-ulur waktu agar buruh jenuh dan menerima kebijakan perusahaan yang menonaktifkan buruh.
“Kita sudah melayangkan surat ke Dinas Tenaga Kerja dan Tansmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Tangerang. Kalau PHK dilakukan sesuai aturan buruh akan menerima keputusan perusahaan,” ujar Abi.
Diterangkannya, PHK yang dilakukan perusahaan juga tidak sesuai dengan ketentuan. Pasalnya, pihak perusahaan tidak membayar pesangon sesuai dengan ketentuan yang ada di undang-undang.
“Dalam undang-undang, pesangon yang dibayarkan sebesar Rp 17 juta per orang atau dua kali lipat dari peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi. Tapi perusahaan hanya mampu membayar antara Rp 5-8 juta per orang,” katanya.
Setelah berdemo sejak ukul 07.00 WIB, upaya buruh mmbuahkan hasil. Pihak perusahaan akhirnya mau melakukan dialog. Namun, pertemuan tersebut, pihak perusahaan tetap menolak dua tuntutan buruh tersebut. Alasannya, perusahaan sedang kesulitan keuangan.
“Kami akan terus melakukan aksi hingga perusahaan memenuhi tuntutan kami,” ancamnya. (mg-dedi)

banjir

Puluhan Rumah di Cikupa Terendam Banjir

TANGERANG – Hujan lebat yang yang melanda Tangerang selama beberapa jam membuat puluhan rumah yang ada di Perumahan Mediterania Regency di Desa Sukamulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang terendam banjir, Senin (12/1) sore.
Informasi yang berhasil dihimpun, banjir mulai terjadi sekitar pukul 18.30 WIB. Saluran air yang ada di dalam perumahansudah tidak mampu lagi menapung debit air hujan. Akibatnya air meluar adam masuk ke dalam rumah-rumah warga. Ketinggian air beragam mulai dari 30-50 centimeter.
Salah satu warga Abdul Muhi mengatakan, ketika sore hari, terjadi hujan yang sangat lebat. Namun, karena sudah gelap, warga tidak menduga akan terjadi banjir. Air masuk kedalam rumah secara tiba-tiba. Sehingga warga tidak sempat untuk menyelamatkan barang-barang berharga yang disimpan.
“Saluran air disini tidak terlalu lebar. Pasti air sangat banyak karena hujan tadi sore,” kata warga Rt 03/10 tersebut.
Dikatakan Muhi, akibat banjir yang terjadi puluhan warga yang rumahnya terendam banjir sudah mulai mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Namun, beberapa lelaki tetap menjaga rumah, takut ada orang yang ingin mengambil kesempatan dengan mencuri barang-barang yang ada di dalam rumah.
“Warga akan kembali lagi setelah air surut. Warga ada juga yang mengungsi ke rumah kerabat yang tidak terkena banjir,” ujarnya. (mg-dedi)

Tangsel

Ismet Berambisi Raih Kursi Penjabat Walikota Tangsel

TANGERANG – Gembar-gembor yang dilakukan Bupati Tangerang dalam mensosialisasikan pemekaran Kota Tangerang Selatan (Tangsel) kepada masyarakat dinilai sebagai salah satu langkah untuk mendapatkan kursi Penjabat Walikota Tangsel. Bupati disinyalir ingin menempatkan orang-orang untuk menduduki kursi walikota.
Hal tersebut diungkapkan pakar politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro. Menurutnya, politik penetapan penjabat walikota sudah sering terjadi di seluruh Indonesia. Hal ini disebabkan ambisi setiap kepala daerah tingkat dua yang ingin menempatkan orangnya sebagai penjabat.
“Khusus untuk di Tangsel, Bupati Tangerang Ismet Iskandar sepertinya tidak ingin melepaskan Tangsel sepenuhnya. Bupati ingin menempatkan orang-orang yang dipercaya untuk duduk sebagai penjabat walikota,” tegas Siti, Jumat (9/1).
dikatakan Siti, seharusnya kabupaten induk tidak perlu ambisius dalam memperebutkan kursi penjabat walikota. Pemahaman terhadap aturan pengusulan kadang belum begitu dipahami. Pemerintah daerah induk merasa pemekaran wilayah merupakan kerja kerasnya. Sehingga merasa memiliki hak atas penentuan penjabatnya.
Sementara itu,
Pakar ilmu Pemeirntahan Ryas Rasyid menilai, dalam Undang-Undang (UU) Pemekaran Kota Tangerang Selatan nomor 51 tahun 2008 disebutkan yang mengusulkan nama-nama penjabat walikota ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) adalah gubernur.
“Kewenangan pengusulan merupakan hak prerogratif gubernur. Bupati sekedar mengajukan nama saja. Tanpa harus berharap banyak usulan
nama tadi bisa menjadi orang yang menjabat sebagai penjabat Walikota,” kata Rektor STPDN ini.
Dengan sifat dan tugasnya itu, menurut Ryas, sudah pantas harus menjadi hak gubernur. Karena fungsi administrasi harus terkait dengan kerja gubernur. apalagi gubernur merupakan koordinator dan pembina bagi kepala daerah tingkat dua.
Seperti diberitakan sebelumnya, Bupati Tangerang Ismet Iskandar telah menyerahkan tiga nama calon penjabat Walikota Tangsel. Yakni Asda I Kabupaten Mas Iman Kusnadar, Hery Haryanto kadis Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman (DKPP), dan Benyamin Davnie Kepala Bapeda Kabupaten Tangerang. (mg-dedi)

Haji

Kloter Terakhir Jemaah Haji Banten Tiba di BSH

TANGERANG – Setelah selesai menunaikan ibahdah haji di tanah suci, seluruh jemaah haji asal Provinsi Banten akhirnya kembali ke tanah air. Jumat (9/1), sebanyak 411 orang jemaah haji asal Banten tiba di Bandara Soekarno-Hatta (BSH) Tangerang. Kloter 48 atau terakhir jemaah haji Banten tiba di BSH mengunakan pesawat Saudi Arabian sekitar pukul 10.00 WIB.
Setibanya di tanah air, jemaah haji disambut oleh Asisten Daerah III bidang Administrasi Umum dan Kesra Provinsi Banten Apon Suryana. Turut hadir, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Provinsi Banten Harry Parwanto, Kepala Biro Kesra Provinsi Banten Jaenal Mutaqin, Walikota Serang Bunyamin, dan Kacab BSH Haryanto.
Dalam sambutannya, Apon meminta, para jemaah haji yang baru tiba dapat mengimplementasikan seluruh amal ibadahnya dalam kehidupan sehari-hari.
“Selamat datang di tanah air. Semoga menjadi haji yang mambrur. Mudah-mudahan predikat haji yang sudah didapat dapat berguna dalam kehidupan sehari-hari,” kata Apon yang membacakan sambutan dari gubernur banten.
AM Romli mengatakan, untuk tahun 2008, jumlah jemaah haji asal Provinsi Banten yang berangkat ke tanah suci sebanyak 8.065 orang. Jumlah tersebut sudah termasuk petugas haji dari Kanwil Depag Banten sebanyak 95 orang.
“Jemaah haji yang tergabung dalam kloter 48 terdiri dari 411 jemaah asal Banten, 5 jemaah asal Lampung, 16 jemaah asal DKI Jakarta, 1 orang jemaah asal Jawa Tengah, dan satu orang dari Jawa Timur,” urai Romli.
Untuk musim haji tahun ini, lanjutnya, sebanyak 15 jemaah haji asal Banten meninggal di tanah suci. Kebanyakan mereka meninggal disebabkan penyakit yang diderita. Mereka tidak dapat beradaptasi dengan lingkungan di Arab Saudi.
“Jumlah yang meninggal meningkat dibandingkan tahun lalu. Jama'ah yang meninggal dunia saat ini asuransinya sedang dalam proses pencairan, dan bagi ahli waris asal Provinsi Banten tersebut diharapkan segera dapat membuat akta waris,” Romli menerangkan.
Sementara itu, Walikota Serang Bunyamin meminta agar pengelolaan ibadah haji dilakukan secara otonom. Hal ini dilakukan untuk mengatasi kemerawutan pelaksanaan ibadah haji.
“Ibadah haji sebaiknya diserahkan ke setiap daerah. Setiap tahun selalu saja ada masalah dalam pengelolaan ibadah haji,” katanya. (mg-dedi)

Waterway

Dishub Bangun Waterway di Cisadane

TANGERANG – Kendati program waterway di Jakarta terbilang gagal, tak mengurungkan niat bagi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Tangerang untuk membangun moda transportasi serupa di Kabupaten Tangerang. Sungai Cisadane yang membelah Tangerang diharapkan dapat dijadikan jalur water way.
Kabid Kominfo Dishubkominfo Kabupaten Tangerang M Yusrizal mengatakan, waterway yang akan dibangun di Kabupaten Tangerang memiliki banyak kelebihan dibandingkan waterway Jakarta. Mulai dari panjang sungai yang menghubungkan tiga pemerintahan daerah, luas badan sungai yang cukup dan debit air yang memadai.
"Semua itu membuat Cisadane potensial dikembangan program waterway," tutur Yusrizal, kemarin.
Dikatakannya, tingkat pertumbuhan angkutan darat di Kabupaten Tangerang terbilang cepat. Jumlah kendaraan yang melintasi di ruas Jalan Kabupaten Tangerang terus meningkat. Secara statistik peningkatan itu mencapai rentang 5-7 persen setiap tahunnya.
Dengan kondisi terebut, kemacetan di jalan akan terus terjadi. apalagi pertumbuhan pusat ekonomi dan bisnis juga berlangsung. Hal tersebut semakin diperparah dengan jumlah hunian yang bertambah di Kaupaten Tangerang.
“Sebagai ilustrasi saja waktu yang ditempuh dari Cisauk menuju Serpong hampir 2 jam. Ini dipicu ruas jalan yang sempit dan volume kendaraan yang banyak," paparnya.
Padahal, sambung dia ruas Cisauk dan Serpong juga dihubungkan sungai Cisadane. Itu berarti posisi Cisadane juga berdekatan dengan jalan raya. Sehingga wajar untuk dijadikan alternatif lalu lintas angkutan barang dan orang.
Di wialyah Cisauk juga terdapat pergudangan. Kondisi tersebut membuat kendaraan kontainer pun melintasi jalur sama untuk angkutan orang. Seharusnya dapat dipisahkan, agar menekan kepadatan arus dan kecelakaan.
"Kalau waterway itu disiapkan. Maka orang bisa beralaih ke waterway begitu pula angkutan barang," terang Rizal. (mg-dedi)