Obat Fogging di Dinkes Mulai Kritis
TANGERANG – Upaya Pemkab Tangerang untuk memberantsa penyakit demam berdarah dengue (DBD) terkendala banyaknya calon anggota legislatif (caleg) yang meminta organo phosphat atau obat fogging ke Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tangerang. Akibatnya, stok obat fogging di Dinkes tersebut mulai kritis.
Kepala Dinkes Kabupaten Tangerang Hani Herianto mengakui, banyaknya caleg partai yang meminta pasokan obat fogging dari pemerintah. Termasuk pula alat dan petugasnya. Sehingga menggangu stok obat yang tersedia di Dinkes.
"Sudah banyak yang tahu. Saya sudah ingatkan jangan fogging sembarang. Ini yang bakal merusak intensifnya pemberantasan nyamuk,” tuturnya.
Kabid Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Dinkes Kabupaten Tangerang Yully Soenar Dewanti mengatakan, stok obat fogging memang paling banyak diminta para calon wakil rakyat. Mereka berdalih untuk kepentingan rakyat. Meski nyatanya banyak yang tidak sesuai tujuan.
Bahkan, kegiatan fogging itu lebih bernuansa politik. Terbukti dari lokasi fogging yang tidak sesuai. Lebih banyak didasarkan pada lokasi daerah pemilihan para caleg tersebut.
"Kalau fogging itu harus tahu lokasinya. Jangan bukan daerah rawan, pake difogging. Kalau begitu kan semua tahu apa maksudnya,” paparnya.
Mantan Kepala Puskesmas Pamulang tersebut menyayangkan, tindakan para caleg tadi. Seharusnya agenda politik tidak melibatkan fasilitas pemerintah. Meskpun hanya sebatas alat dan obat-obatan. Sebab semua kebutuhan tersebut digunakna untuk kepentingan rakyat.
Mengenai para caleg yang disebut menggunakan obat fogging pemerintah itu, Kabid P2PL ini enggan menyebutkan. Namun telah melaporkan tindakna tersebut ke instansi terkait. “Kadis juga tahu kan. Dia orang yang paling dulu mengingatkan larangan itu,” ucapnya. (mg-dedi)
TANGERANG – Upaya Pemkab Tangerang untuk memberantsa penyakit demam berdarah dengue (DBD) terkendala banyaknya calon anggota legislatif (caleg) yang meminta organo phosphat atau obat fogging ke Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tangerang. Akibatnya, stok obat fogging di Dinkes tersebut mulai kritis.
Kepala Dinkes Kabupaten Tangerang Hani Herianto mengakui, banyaknya caleg partai yang meminta pasokan obat fogging dari pemerintah. Termasuk pula alat dan petugasnya. Sehingga menggangu stok obat yang tersedia di Dinkes.
"Sudah banyak yang tahu. Saya sudah ingatkan jangan fogging sembarang. Ini yang bakal merusak intensifnya pemberantasan nyamuk,” tuturnya.
Kabid Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Dinkes Kabupaten Tangerang Yully Soenar Dewanti mengatakan, stok obat fogging memang paling banyak diminta para calon wakil rakyat. Mereka berdalih untuk kepentingan rakyat. Meski nyatanya banyak yang tidak sesuai tujuan.
Bahkan, kegiatan fogging itu lebih bernuansa politik. Terbukti dari lokasi fogging yang tidak sesuai. Lebih banyak didasarkan pada lokasi daerah pemilihan para caleg tersebut.
"Kalau fogging itu harus tahu lokasinya. Jangan bukan daerah rawan, pake difogging. Kalau begitu kan semua tahu apa maksudnya,” paparnya.
Mantan Kepala Puskesmas Pamulang tersebut menyayangkan, tindakan para caleg tadi. Seharusnya agenda politik tidak melibatkan fasilitas pemerintah. Meskpun hanya sebatas alat dan obat-obatan. Sebab semua kebutuhan tersebut digunakna untuk kepentingan rakyat.
Mengenai para caleg yang disebut menggunakan obat fogging pemerintah itu, Kabid P2PL ini enggan menyebutkan. Namun telah melaporkan tindakna tersebut ke instansi terkait. “Kadis juga tahu kan. Dia orang yang paling dulu mengingatkan larangan itu,” ucapnya. (mg-dedi)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar